Berita

Mantan Menteri Pertahanan Israel Moshe Ya'alon/Net

Dunia

Eks Menhan Moshe Ya'alon Akui Genosida Israel di Gaza Utara

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 12:55 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ditengah kasus dugaan kejahatan perang yang masih bergulir di pengadilan internasional, pejabat Israel secara terbuka mengakui bahwa militer mereka (IDF) memang melakukan tindakan keji di Jalur Gaza. 

Mantan Menteri Pertahanan Israel Moshe Ya'alon mengatakan bahwa IDF benar melakukan kejahatan perang di Jalur Gaza utara dan berusaha menyembunyikan kejahatan ini dari publik. 

"Saya berbicara atas nama para komandan yang bertugas di Gaza utara. Ada kejahatan perang yang dilakukan di sana," kata Ya'alon kepada penyiar publik Israel KAN, pada Minggu, 1 Desember 2024. 


Lebih lanjut, eks menhan Israel itu menuduh IDF melakukan genosida dan pembersihan etnis di Gaza Utara dan menyebut kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membawa mereka pada kehancuran. 

"Saya bertanggung jawab atas apa yang saya katakan tentang pembersihan etnis di Gaza utara," kata Ya'alon.

Dia menyebut tentara IDF yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka di medan perang akan segera mengadapi tuntutan hukum di Mahkamah Internasional (ICJ). 

"Saya harus memperingatkan tentang apa yang terjadi di sana (di Gaza utara) dan apa yang mereka coba sembunyikan dari kita, di mana mereka melakukan kejahatan perang," tegasnya. 

Ya'alon mengkritik seruan Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich untuk menggusur penduduk Gaza.

"Smotrich bangga dengan kesempatan untuk mengurangi populasi Gaza hingga setengahnya. Apa sebutannya? Ia tidak memiliki masalah moral dengan pembunuhan dua juta warga Gaza. Kami pernah menjadi negara demokrasi," kata dia. 

Bulan lalu, Smotrich menyerukan pendudukan kembali Gaza dan mengusulkan pengurangan populasinya hingga setengahnya dengan mendorong apa yang disebutnya "migrasi sukarela" warga Palestina dari wilayah tersebut.

Sejak 5 Oktober, Israel telah meluncurkan operasi darat skala besar di Gaza utara untuk mencegah kelompok perlawanan Palestina Hamas berkumpul kembali. Namun, warga Palestina menuduh Israel berusaha menduduki wilayah tersebut dan menggusur paksa penduduknya.

Sejak itu, tidak ada bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, obat-obatan, dan bahan bakar, yang diizinkan masuk ke wilayah tersebut, sehingga sebagian besar penduduk di sana berada di ambang kelaparan yang akan segera terjadi.

Serangan itu merupakan episode terbaru dalam perang genosida Israel di Jalur Gaza yang telah menewaskan hampir 44.400 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023.

Pada 21 November, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di ICJ atas perang mematikannya di Gaza.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya