Berita

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono selama gelaran rapat Komisi I DPR RI, di Jakarta, hari Senin, 2 Desember 2024/Repro

Dunia

Menlu Sugiono Tekankan Komitmen RI Bersahabat dan Bertetangga Baik dengan Semua Negara

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 12:05 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto, arah kebijakan luar negeri Indonesia difokuskan pada upaya menjadi "Good Neighbor" atau tetangga baik yang bersahabat dengan semua negara.

Posisi itu kembali ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono selama gelaran rapat Komisi I DPR RI, di Jakarta, hari Senin, 2 Desember 2024.

Menlu menjelaskan bahwa keinginan Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan semua pihak ditunjukkan melalui serangkaian kunjungan kenegaraan resmi yang dilakukan Presiden RI ke enam negara yakni Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, dan Uni Emirat Arab.


"Presiden Prabowo melaksanakan serangkaian kunjungan luar negeri untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi di antara Indonesia dengan negara-negara tersebut. Seperti kita ketahui bersama kunjungan itu menghasilkan beberapa komitmen kerjasama yang jumlahnya itu mencapai sekitar 18 miliar dolar AS," paparnya.

Menurut Menlu, pemerintahan yang stabil, jumlah penduduk, dan sumber daya yang melimpah membuat banyak negara ingin membuka kerja sama yang lebih luas dengan Indonesia.

Untuk itu Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo berusaha meningkatkan hubungan bilateral dan multilateral guna memperkuat kemampuan RI memenuhi kepentingan nasional.

"Kepentingan nasional kita, kita ingin bersahabat baik dan bertetangga baik dengan semua negara dan jalan diplomasi yang kita lakukan tetap dijalankan Sesuai dengan amanat konstitusi," tegas Menlu.

Lebih lanjut Menlu Sugiono memaparkan kembali keinginan Indonesia untuk menjadi bagian dari BRICS dan mendorong proses aksesi keanggotaan di  Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Dia menegaskan bahwa keinginan Indonesia untuk masuk BRICS tidak menghambat ataupun bertentangan dengan proses keanggotaan mereka di OECD.

"Tidak ada hal yang bersifat bertolak belakang antara OECD dan BRICS dan masing-masing tetap menghormati aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya