Berita

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono selama gelaran rapat Komisi I DPR RI, di Jakarta, hari Senin, 2 Desember 2024/Repro

Dunia

Menlu Sugiono Tekankan Komitmen RI Bersahabat dan Bertetangga Baik dengan Semua Negara

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 12:05 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto, arah kebijakan luar negeri Indonesia difokuskan pada upaya menjadi "Good Neighbor" atau tetangga baik yang bersahabat dengan semua negara.

Posisi itu kembali ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono selama gelaran rapat Komisi I DPR RI, di Jakarta, hari Senin, 2 Desember 2024.

Menlu menjelaskan bahwa keinginan Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan semua pihak ditunjukkan melalui serangkaian kunjungan kenegaraan resmi yang dilakukan Presiden RI ke enam negara yakni Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, dan Uni Emirat Arab.


"Presiden Prabowo melaksanakan serangkaian kunjungan luar negeri untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi di antara Indonesia dengan negara-negara tersebut. Seperti kita ketahui bersama kunjungan itu menghasilkan beberapa komitmen kerjasama yang jumlahnya itu mencapai sekitar 18 miliar dolar AS," paparnya.

Menurut Menlu, pemerintahan yang stabil, jumlah penduduk, dan sumber daya yang melimpah membuat banyak negara ingin membuka kerja sama yang lebih luas dengan Indonesia.

Untuk itu Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo berusaha meningkatkan hubungan bilateral dan multilateral guna memperkuat kemampuan RI memenuhi kepentingan nasional.

"Kepentingan nasional kita, kita ingin bersahabat baik dan bertetangga baik dengan semua negara dan jalan diplomasi yang kita lakukan tetap dijalankan Sesuai dengan amanat konstitusi," tegas Menlu.

Lebih lanjut Menlu Sugiono memaparkan kembali keinginan Indonesia untuk menjadi bagian dari BRICS dan mendorong proses aksesi keanggotaan di  Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Dia menegaskan bahwa keinginan Indonesia untuk masuk BRICS tidak menghambat ataupun bertentangan dengan proses keanggotaan mereka di OECD.

"Tidak ada hal yang bersifat bertolak belakang antara OECD dan BRICS dan masing-masing tetap menghormati aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya