Berita

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono selama gelaran rapat Komisi I DPR RI, di Jakarta, hari Senin, 2 Desember 2024/Repro

Dunia

Menlu Sugiono Tekankan Komitmen RI Bersahabat dan Bertetangga Baik dengan Semua Negara

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 12:05 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto, arah kebijakan luar negeri Indonesia difokuskan pada upaya menjadi "Good Neighbor" atau tetangga baik yang bersahabat dengan semua negara.

Posisi itu kembali ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono selama gelaran rapat Komisi I DPR RI, di Jakarta, hari Senin, 2 Desember 2024.

Menlu menjelaskan bahwa keinginan Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan semua pihak ditunjukkan melalui serangkaian kunjungan kenegaraan resmi yang dilakukan Presiden RI ke enam negara yakni Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, dan Uni Emirat Arab.


"Presiden Prabowo melaksanakan serangkaian kunjungan luar negeri untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi di antara Indonesia dengan negara-negara tersebut. Seperti kita ketahui bersama kunjungan itu menghasilkan beberapa komitmen kerjasama yang jumlahnya itu mencapai sekitar 18 miliar dolar AS," paparnya.

Menurut Menlu, pemerintahan yang stabil, jumlah penduduk, dan sumber daya yang melimpah membuat banyak negara ingin membuka kerja sama yang lebih luas dengan Indonesia.

Untuk itu Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo berusaha meningkatkan hubungan bilateral dan multilateral guna memperkuat kemampuan RI memenuhi kepentingan nasional.

"Kepentingan nasional kita, kita ingin bersahabat baik dan bertetangga baik dengan semua negara dan jalan diplomasi yang kita lakukan tetap dijalankan Sesuai dengan amanat konstitusi," tegas Menlu.

Lebih lanjut Menlu Sugiono memaparkan kembali keinginan Indonesia untuk menjadi bagian dari BRICS dan mendorong proses aksesi keanggotaan di  Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Dia menegaskan bahwa keinginan Indonesia untuk masuk BRICS tidak menghambat ataupun bertentangan dengan proses keanggotaan mereka di OECD.

"Tidak ada hal yang bersifat bertolak belakang antara OECD dan BRICS dan masing-masing tetap menghormati aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia," pungkasnya.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

UPDATE

H+3 Lebaran Emas Antam Stagnan, Buyback Merosot Rp80 Ribu

Selasa, 24 Maret 2026 | 10:01

NTT Butuh Alat Berat dan Logistik Mendesak Pasca Banjir dan Longsor

Selasa, 24 Maret 2026 | 09:47

Rahasia AC Mobil Tetap Beku di Tengah Kemacetan Arus Balik Lebaran 2026

Selasa, 24 Maret 2026 | 09:40

Prabowo Telepon Presiden Palestina, Tegaskan Solidaritas dari Indonesia

Selasa, 24 Maret 2026 | 09:34

Harga Minyak Anjlok 11 Persen

Selasa, 24 Maret 2026 | 09:22

Menanti Pembukaan Bursa Usai Libur Lebaran: Peluang dan Risiko di Pasar Saham RI

Selasa, 24 Maret 2026 | 09:01

Saham-saham Asia Terbang Usai Keputusan Trump

Selasa, 24 Maret 2026 | 08:44

Iran: Tidak Ada Negosiasi dengan AS, Itu Berita Bohong untuk Manipulasi Pasar

Selasa, 24 Maret 2026 | 08:33

Pasar Saham AS Melonjak Setelah Trump Tunda Serangan ke Iran

Selasa, 24 Maret 2026 | 08:18

Leonid Radvinsky Wafat: Jejak Sang Raja Platform OnlyFans yang Fenomenal

Selasa, 24 Maret 2026 | 08:07

Selengkapnya