Berita

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese dan pemilik X, Elon Musk/Net

Dunia

PM Australia Tuduh Elon Musk Sengaja Bikin Publik Tolak Larangan Medsos Anak

MINGGU, 01 DESEMBER 2024 | 12:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kritikan yang disampaikan miliarder SpaceX, Elon Musk terhadap larangan media sosial pada anak-anak di bawah 16 tahun di Australia dinilai sebagai upaya penggiringan opini oleh Perdana Menteri Anthony Albanese.

Dalam unggahan di platform X pribadinya, Musk menyebut keputusan pemerintah untuk melarang anak di bawah umur mengakses media sosial adalah cara mereka mengekang kebebasan warganya.

“Sepertinya cara terselubung untuk mengendalikan akses ke Internet oleh semua warga Australia,” tulis Musk, seperti dikutip dari Reuters pada Minggu, 1 Desember 2024.


Merespons komentar Musk, PM Albanese menyebut Musk memang sengaja menggiring opini publik untuk menentang undang-undang tersebut. Pasalnya dia merupakan pemilik X dan berkepentingan mengamankan platformnya di Australia.

"Sehubungan dengan Elon Musk, ia memiliki agenda, ia berhak untuk mendorongnya sebagai pemilik X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter," ujarnya dalam sebuah pernyataan di televisi Australian Broadcasting Corp.

PM Australia itu juga mengindikasikan bahwa ia terbuka untuk berbicara dengan miliarder tersebut tentang larangan tersebut, yang disahkan minggu ini.

"Kami akan berbicara dengan siapa pun," terangnya.

Undang-undang tersebut memaksa raksasa teknologi dari Instagram dan pemilik Facebook Meta, hingga TikTok, termasuk X untuk menghentikan anak di bawah umur memiliki akun di platform mereka. Jika gagal maka perusahaan akan menghadapi denda hingga 49,5 juta dolar Australia.

Uji coba metode penegakan hukum dimulai pada bulan Januari dan larangan tersebut akan berlaku dalam setahun.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya