Berita

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese dan pemilik X, Elon Musk/Net

Dunia

PM Australia Tuduh Elon Musk Sengaja Bikin Publik Tolak Larangan Medsos Anak

MINGGU, 01 DESEMBER 2024 | 12:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kritikan yang disampaikan miliarder SpaceX, Elon Musk terhadap larangan media sosial pada anak-anak di bawah 16 tahun di Australia dinilai sebagai upaya penggiringan opini oleh Perdana Menteri Anthony Albanese.

Dalam unggahan di platform X pribadinya, Musk menyebut keputusan pemerintah untuk melarang anak di bawah umur mengakses media sosial adalah cara mereka mengekang kebebasan warganya.

“Sepertinya cara terselubung untuk mengendalikan akses ke Internet oleh semua warga Australia,” tulis Musk, seperti dikutip dari Reuters pada Minggu, 1 Desember 2024.


Merespons komentar Musk, PM Albanese menyebut Musk memang sengaja menggiring opini publik untuk menentang undang-undang tersebut. Pasalnya dia merupakan pemilik X dan berkepentingan mengamankan platformnya di Australia.

"Sehubungan dengan Elon Musk, ia memiliki agenda, ia berhak untuk mendorongnya sebagai pemilik X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter," ujarnya dalam sebuah pernyataan di televisi Australian Broadcasting Corp.

PM Australia itu juga mengindikasikan bahwa ia terbuka untuk berbicara dengan miliarder tersebut tentang larangan tersebut, yang disahkan minggu ini.

"Kami akan berbicara dengan siapa pun," terangnya.

Undang-undang tersebut memaksa raksasa teknologi dari Instagram dan pemilik Facebook Meta, hingga TikTok, termasuk X untuk menghentikan anak di bawah umur memiliki akun di platform mereka. Jika gagal maka perusahaan akan menghadapi denda hingga 49,5 juta dolar Australia.

Uji coba metode penegakan hukum dimulai pada bulan Januari dan larangan tersebut akan berlaku dalam setahun.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya