Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Indonesia Harus Tiru Australia Larang Anak Akses Medsos

MINGGU, 01 DESEMBER 2024 | 09:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Indonesia seharusnya dapat meniru Australia yang berhasil membuat larangan bagi anak di bawah usia 16 tahun mengakses media sosial (medsos). Hal itu perlu dilakukan karena banyak persoalan yang muncul belakangan ini berkaitan dengan medsos.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, Indonesia harus segera membentuk aturan larangan dimaksud agar menyelamatkan Gen Z dari bahaya negatif media sosial.

"Jika Indonesia ingin selamat generasi Z-nya, maka harus mengadopsi larangan anak di bawah 16 tahun dapat mengakses medsos," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 1 Desember 2024.


Karena menurut Muslim, medsos yang digunakan anak di bawah 16 tahun lebih banyak menimbulkan mudarat ketimbang manfaatnya.

"Salah satunya terjerat judi online yang dipromosikan di medsos hingga tindakan bunuh diri yang kini terjadi. Wong yang dewasa saja kecanduan judol apalagi anak-anak. Jadi tidak salah kalau mau selamatkan generasi Z saat ini medsos bagi usia di bawah 16 perlu dilarang seperti di Australia itu," pungkas Muslim.

Parlemen Australia telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur pelarangan anak di bawah usia 16 tahun mengakses medsos pada Rabu, 27 November 2024.

Aturan baru tersebut berarti perusahaan seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Snapchat harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah anak di bawah usia 16 tahun di Australia memiliki akun.

Jika dilanggar, maka pemilik platform media sosial akan menghadapi denda 50 juta dolar AS. 

Perdana Menteri sayap kiri-tengah Anthony Albanese dengan dengan antusias memperjuangkan larangan tersebut dan menggalang dukungan dari para orang tua Australia.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Febrie Adriansyah Resmi Ajukan Gugatan Praperadilan ke PN Jaksel

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:27

Menko Polkam: Aktivitas Masyarakat Tetap Normal, Pasar dan Mal Ramai

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:26

Gelombang Reshuffle Berlanjut, Zelensky Pecat Dubes Ukraina untuk AS

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:22

Harga Garam Brebes Anjlok saat Panen Raya

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:16

Kelakuan SPPG di Ketapang: Rumah Wartawan Dikepung, Istrinya Diintimidasi

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:02

Situasi di Dalam Negeri Sangat-sangat Mantap

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:52

Laba Tergerus, Saham Lufthansa Anjlok 8 Persen

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:51

Kepemilikan Aset Tak Wajar Jadi Indikator Awal Pencucian Uang

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:40

Api Membakar Lahan, Seorang Ayah Tak Pernah Pulang

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:31

Koperasi Merah Putih Dinilai Jadi Penentu Implementasi Pasal 33 UUD 1945

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya