Aksi demo gabungan serikat pekerja dan buruh di kantor Bawaslu KBB/RMOLJabar
Selama tahapan Pilkada di Kabupaten Bandung Barat (KBB), peran Bawaslu KBB dinilai sama sekali tidak tampak. Bahkan, meski pelanggaran ada di depan mata, Bawaslu KBB seolah tutup mata.
Akibatnya masyarakat KBB pun geram karena banyaknya pelanggaran yang seolah dibiarkan.
Setelah muncul banyak desakan dari berbagai media sosial hingga unjuk rasa, Bawaslu KBB akhirnya angkat suara dan berjanji akan menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran yang berjumlah belasan terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat.
Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul Falah, akhirnya berani menemui para demonstran. Dirinya meminta masyarakat bersabar. Sebab, Bawaslu sedang menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk.
"Kami mengapresiasi perhatian dari teman-teman serikat buruh terhadap proses demokrasi," ucap Riza yang disentil salah satu demonstran sebagai jawaban normatif dan hanya formalitas belaka, di Kantor Sekretariat Bawaslu KBB, Sabtu, 30 November 2024.
Jawaban normatif tersebut pun terbukti saat Riza mengatakan bahwa proses pemeriksaan di Pilkada Bandung Barat membutuhkan waktu, apalagi di tiap kecamatan sedang melakukan rekapitulasi suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.
"Kami berterima kasih atas dukungan dan pengawalan dari masyarakat serta media. Bawaslu berkomitmen untuk menjalankan tugasnya sesuai ketentuan hukum demi menjaga integritas Pilkada di Bandung Barat," tandasnya, dikutip RMOLJabar, Sabtu, 30 November 2024.
Mendengar hal tersebut, beberapa perwakilan Serikat Pekerja dan Buruh KBB pun menganggap Bawaslu KBB sedang mengulur-ngulur waktu agar laporan-laporan pelanggaran tersebut menjadi kedaluwarsa seperti laporan yang sudah-sudah.
Sementara itu, Koordinator aksi dari Gabungan 6 Serikat Buruh dan Pekerja KBB, Dede Rahmat menyatakan, apapun keputusan Bawaslu KBB dan Gakkumdu nanti, pihaknya merasa perlu melakukan desakan agar ada penindakan secara serius, profesional, dan transparan demi berjalannya demokrasi, menjaga kepercayaan masyarakat, serta terciptanya kondusivitas di KBB.
"Bawaslu selama ini kinerjanya tidak terlihat dan dirasakan masyarakat. Makanya kami mendesak Bawaslu untuk memproses hukum semua pelaku pelanggaran Pilkada dan membuktikan keadilan," tegas Dede di lokasi.
Ditambahkan Dede, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat khususnya di masa tenang pemilu sudah sangat
crowded.
"Maka, jika tuntutan kami diabaikan, kami siap melakukan aksi lanjutan di kantor Bupati Bandung Barat," tegasnya.
