Berita

Anggota Komisi III Fraksi Golkar, Soedeson Tandra/Net

Politik

Fraksi Golkar Tolak Usulan Polri di Bawah TNI atau Kemendagri

SABTU, 30 NOVEMBER 2024 | 16:09 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Usulan institusi Polri di bawah TNI dan Kemendagri mendapat penolakan dari Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III Fraksi Golkar, Soedeson Tandra menilai, usulan politisi PDIP Deddy Sitorus itu tidak sejalan dengan prinsip demokrasi modern dan semangat reformasi.

“Mengenai institusi polisi ditaruh kembali di bawah institusi TNI, ya jelas enggak setujulah,” ujar Soedeson dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 30 November 2024.

Polri, kata Soedeson, adalah bagian dari eksekutif yang bertugas sebagai penegak hukum. Hukum militer seperti di TNI pun memiliki perbedaan mendasar dengan hukum sipil.


“Polisi itu adalah organ di bawah eksekutif dan penegak hukum. Bagaimana bisa ditempatkan di bawah institusi militer? Itu enggak benar,” tegasnya.

Dari segi fungsi, Polri merupakan perpanjangan tangan presiden dalam penegakan hukum. Hal ini sangat berbeda dengan tugas Kemendagri yang fokus pada administrasi pemerintahan dalam negeri.

“Fungsinya berbeda jauh, jangan dicampuradukkan,” lanjut Wakil Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini.

Usulan institusi Polri dikembalikan di bawah Panglima TNI sebelumnya disampaikan Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Bahkan ia juga mengusulkan agar Polri berada di bawah Kemendagri.

Usulan ini disampaikan sebagai respons atas hasil Pilkada Serentak 2024 yang dituding melibatkan pengerahan aparat kepolisian secara tidak netral.

"Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Polri dikembalikan ke bawah Kemendagri,” ujar Deddy, Kamis lalu, 28 November 2024.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya