Berita

Kadin Indonesia meluncurkan White Paper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi 2024-2029/RMOL

Bisnis

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Kadin Luncurkan White Paper

SABTU, 30 NOVEMBER 2024 | 03:04 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia resmi meluncurkan dokumen White Paper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi 2024-2029 dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2024. 

Dokumen ini dirancang sebagai panduan sinergi antara dunia usaha dan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam mencapai target pertumbuhan 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid menjelaskan bahwa white paper tersebut menawarkan rekomendasi konkret bagi pemerintah, terutama dalam menyusun kebijakan ekonomi. 


"Jadi White Paper ini bisa menjadi panduan bagi Presiden dan Wakil Presiden RI dalam membuat kebijakan program ekonomi, seperti pengembangan industri dan digitalisasi yang membutuhkan pendekatan lebih konkret dalam pelaksanaannya," ujar Arsjad di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat 29 November 2024.

Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Arsjad optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dapat tercapai. Ia menekankan pentingnya peran white paper ini sebagai jembatan antara pemerintah dan dunia usaha.

Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia, Firlie Ganinduto menegaskan komitmen Kadin dalam mendukung target tersebut. Menurut Firlie, peluncuran dokumen ini juga sejalan dengan ambisi Kadin untuk meningkatkan keanggotaan hingga 1 juta anggota pada 2026. 

"Kadin Indonesia akan terus menyusun dan melaksanakan program yang bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen," kata Firlie.

White Paper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi 2024-2029 sendiri menyelaraskan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dengan tujuh bold moves yang meliputi penguatan infrastruktur, ketahanan kesehatan, ketahanan energi, pertumbuhan UMKM, manufaktur, pengembangan bisnis hijau, dan ketahanan pangan. 

Dokumen ini disusun berdasarkan survei yang melibatkan 1.618 responden dari pengurus Kadin pusat dan daerah, serta 48 Focus Group Discussion (FGD) dengan lebih dari 180 pengurus Kadin pusat, 125 anggota luar biasa, dan 24 Kadin provinsi.

Sesuai hasil Rapimnas, ke depannya Kadin Indonesia akan menjadikan white paper ini sebagai pedoman untuk menyelaraskan Program Kerja 2025 dengan kebijakan pemerintah. 

Program tersebut mencakup peningkatan keanggotaan, inisiatif investasi daerah, advokasi hukum bagi pelaku usaha, penguatan keamanan siber, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. 

Semua langkah ini dirancang untuk memperkuat ekosistem dunia usaha dan mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional.



Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya