PDI Perjuangan harus berhenti mengkambinghitamkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo atas kekalahan mereka di sejumlah daerah strategis pada Pilkada Serentak 2024.
"Kalah kok nyalahin Jokowi dan Kapolri? Kalah ya kalah saja. Terima dengan legawa. Itu baru kesatria. Kalau ada dugaan pelanggaran, silakan laporkan ke Bawaslu. Bukan malah mengumbar dendam, kebencian dan provokasi," kata Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 29 November 2024.
Menurut Haidar, sikap PDI Perjuangan sangat membingungkan. Pasalnya, di daerah yang berhasil dimenangkannya mereka justru berterima kasih dan mengapresiasi Polri. Akan tetapi di daerah yang kalah, mereka malah menyalahkan Jokowi dan Kapolri.
Oleh karena itu, usulan PDI Perjuangan agar Presiden Prabowo mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan menempatkan Polri di bawah Kemendagri atau di bawah TNI tidak memiliki dasar yang kuat.
Padahal di era Presiden Prabowo, saat ini posisi Polri telah berada di bawah koordinasi Menko Polkam, bukan lagi langsung di bawah Presiden.
"Usulan tersebut semata-mata lahir karena kekalahan beruntun PDIP, baik di pilpres maupun di Pilkada Serentak 2024 yang lagi-lagi disebut karena Jokowi dan Polri. Perbaikan hukum hanyalah dalih untuk menggalang dukungan dari rakyat dan DPR," kata Haidar.
Sesuai prediksinya, tidak mengherankan bila kemudian PDI Perjuangan mengalami kekalahan di sejumlah daerah strategis pada Pilkada Serentak 2024. Termasuk kembali kalah di Jawa Tengah yang diklaim sebagai kandang banteng.
"Bukan simpati, yang ada rakyat justru makin antipati pada PDIP. Karena rakyat kita sekarang sudah cerdas," pungkas Haidar.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus sebelumnya mendesak agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Hal itu agar Prabowo berani melepaskan syahwat politik Joko Widodo atau Jokowi.
