Berita

PDI Perjuangan/Ist

Politik

PDIP Harus Legawa Terima Kekalahan Pilkada Serentak

JUMAT, 29 NOVEMBER 2024 | 23:28 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

PDI Perjuangan harus berhenti mengkambinghitamkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo atas kekalahan mereka di sejumlah daerah strategis pada Pilkada Serentak 2024.

"Kalah kok nyalahin Jokowi dan Kapolri? Kalah ya kalah saja. Terima dengan legawa. Itu baru kesatria. Kalau ada dugaan pelanggaran, silakan laporkan ke Bawaslu. Bukan malah mengumbar dendam, kebencian dan provokasi," kata Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 29 November 2024.

Menurut Haidar, sikap PDI Perjuangan sangat membingungkan. Pasalnya, di daerah yang berhasil dimenangkannya mereka justru berterima kasih dan mengapresiasi Polri. Akan tetapi di daerah yang kalah, mereka malah menyalahkan Jokowi dan Kapolri.


Oleh karena itu, usulan PDI Perjuangan agar Presiden Prabowo mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan menempatkan Polri di bawah Kemendagri atau di bawah TNI tidak memiliki dasar yang kuat. 

Padahal di era Presiden Prabowo, saat ini posisi Polri telah berada di bawah koordinasi Menko Polkam, bukan lagi langsung di bawah Presiden.

"Usulan tersebut semata-mata lahir karena kekalahan beruntun PDIP, baik di pilpres maupun di Pilkada Serentak 2024 yang lagi-lagi disebut karena Jokowi dan Polri. Perbaikan hukum hanyalah dalih untuk menggalang dukungan dari rakyat dan DPR," kata Haidar.

Sesuai prediksinya, tidak mengherankan bila kemudian PDI Perjuangan mengalami kekalahan di sejumlah daerah strategis pada Pilkada Serentak 2024. Termasuk kembali kalah di Jawa Tengah yang diklaim sebagai kandang banteng. 

"Bukan simpati, yang ada rakyat justru makin antipati pada PDIP. Karena rakyat kita sekarang sudah cerdas," pungkas Haidar.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus sebelumnya mendesak agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Hal itu agar Prabowo berani melepaskan syahwat politik Joko Widodo atau Jokowi.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya