Berita

Petugas SAR Gabungan mengevakuasi korban longsor di Deli Serdang, Sumatera Utara/Ist

Politik

Pemerintah Diminta Tetapkan Status Bencana Nasional di Deli Serdang

JUMAT, 29 NOVEMBER 2024 | 14:18 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Akademisi Universitas Sumatera Utara Roy Fachraby Ginting meminta Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk mengusulkan agar bencana tanah longsor di Sembahe, Sibolangit, Doulu dan banjir besar di Medan menjadi bencana nasional. 

Hal ini karena menurutnya penanganan dan penanggulangan korban bencana sudah diluar kemampuan daerah mulai dari penanganan lokasi bencana, rehabilitasi para korban hingga pemulihan dampak ekonomi yang ditimbulkan.

“Itu sudah layak untuk di tetapkan sebagai bencana nasional dan penanganannya juga sudah layak di kerjakan oleh pemerintah pusat dengan dana APBN,” kata Roy Fachraby Ginting 


Dikatakan Roy Fachraby, bencana alam atau natural disaster adalah suatu peristiwa yang sangat merugikan terhadap masyarakat. Bencana alam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau kerusakan harta benda, dan biasanya mengakibatkan kerugian ekonomi dan itu semua sudah terpenuhi.

“Dalam kasus tanah longsor ini sudah banyak korban meninggal, dan kondisi bencana akan sangat mengganggu ekonomi masyarakat Sumatera Utara,” ungkapnya.

Roy mengingatkan, sudah saatnya para pejabat daerah dan provinsi yang menurut undang undang diharuskan berada di garis depan dalam manajemen bencana alam dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan tentara dapat membantu pada saat yang dibutuhkan. 

“Penanganan bencana dengan cara manajemen bencana nasional ini dikarenakan kurangnya sumber daya dan kecakapan serta dana pemerintah daerah serta masih sangat bergantungnya Pemda kepada pemerintah pusat, pungkasnya.

Diketahui longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara memicu dampak luas. Ada enam titik longsor di kawasan Sibolangit dan arus lalu lintas Medan-Berastagi lumpuh total sehingga mengganggu jalur distribusi hasil pertanian. Selain itu, sejumlah korban jiwa dan kerusakan infrastruktur juga menjadi kendala yang dipastikan akan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya