Berita

Petugas SAR Gabungan mengevakuasi korban longsor di Deli Serdang, Sumatera Utara/Ist

Politik

Pemerintah Diminta Tetapkan Status Bencana Nasional di Deli Serdang

JUMAT, 29 NOVEMBER 2024 | 14:18 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Akademisi Universitas Sumatera Utara Roy Fachraby Ginting meminta Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk mengusulkan agar bencana tanah longsor di Sembahe, Sibolangit, Doulu dan banjir besar di Medan menjadi bencana nasional. 

Hal ini karena menurutnya penanganan dan penanggulangan korban bencana sudah diluar kemampuan daerah mulai dari penanganan lokasi bencana, rehabilitasi para korban hingga pemulihan dampak ekonomi yang ditimbulkan.

“Itu sudah layak untuk di tetapkan sebagai bencana nasional dan penanganannya juga sudah layak di kerjakan oleh pemerintah pusat dengan dana APBN,” kata Roy Fachraby Ginting 


Dikatakan Roy Fachraby, bencana alam atau natural disaster adalah suatu peristiwa yang sangat merugikan terhadap masyarakat. Bencana alam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau kerusakan harta benda, dan biasanya mengakibatkan kerugian ekonomi dan itu semua sudah terpenuhi.

“Dalam kasus tanah longsor ini sudah banyak korban meninggal, dan kondisi bencana akan sangat mengganggu ekonomi masyarakat Sumatera Utara,” ungkapnya.

Roy mengingatkan, sudah saatnya para pejabat daerah dan provinsi yang menurut undang undang diharuskan berada di garis depan dalam manajemen bencana alam dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan tentara dapat membantu pada saat yang dibutuhkan. 

“Penanganan bencana dengan cara manajemen bencana nasional ini dikarenakan kurangnya sumber daya dan kecakapan serta dana pemerintah daerah serta masih sangat bergantungnya Pemda kepada pemerintah pusat, pungkasnya.

Diketahui longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara memicu dampak luas. Ada enam titik longsor di kawasan Sibolangit dan arus lalu lintas Medan-Berastagi lumpuh total sehingga mengganggu jalur distribusi hasil pertanian. Selain itu, sejumlah korban jiwa dan kerusakan infrastruktur juga menjadi kendala yang dipastikan akan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya