Berita

Petugas SAR Gabungan mengevakuasi korban longsor di Deli Serdang, Sumatera Utara/Ist

Politik

Pemerintah Diminta Tetapkan Status Bencana Nasional di Deli Serdang

JUMAT, 29 NOVEMBER 2024 | 14:18 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Akademisi Universitas Sumatera Utara Roy Fachraby Ginting meminta Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk mengusulkan agar bencana tanah longsor di Sembahe, Sibolangit, Doulu dan banjir besar di Medan menjadi bencana nasional. 

Hal ini karena menurutnya penanganan dan penanggulangan korban bencana sudah diluar kemampuan daerah mulai dari penanganan lokasi bencana, rehabilitasi para korban hingga pemulihan dampak ekonomi yang ditimbulkan.

“Itu sudah layak untuk di tetapkan sebagai bencana nasional dan penanganannya juga sudah layak di kerjakan oleh pemerintah pusat dengan dana APBN,” kata Roy Fachraby Ginting 


Dikatakan Roy Fachraby, bencana alam atau natural disaster adalah suatu peristiwa yang sangat merugikan terhadap masyarakat. Bencana alam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau kerusakan harta benda, dan biasanya mengakibatkan kerugian ekonomi dan itu semua sudah terpenuhi.

“Dalam kasus tanah longsor ini sudah banyak korban meninggal, dan kondisi bencana akan sangat mengganggu ekonomi masyarakat Sumatera Utara,” ungkapnya.

Roy mengingatkan, sudah saatnya para pejabat daerah dan provinsi yang menurut undang undang diharuskan berada di garis depan dalam manajemen bencana alam dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan tentara dapat membantu pada saat yang dibutuhkan. 

“Penanganan bencana dengan cara manajemen bencana nasional ini dikarenakan kurangnya sumber daya dan kecakapan serta dana pemerintah daerah serta masih sangat bergantungnya Pemda kepada pemerintah pusat, pungkasnya.

Diketahui longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara memicu dampak luas. Ada enam titik longsor di kawasan Sibolangit dan arus lalu lintas Medan-Berastagi lumpuh total sehingga mengganggu jalur distribusi hasil pertanian. Selain itu, sejumlah korban jiwa dan kerusakan infrastruktur juga menjadi kendala yang dipastikan akan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

IRGC: Jika Netanyahu Masih Hidup, Kami Akan Memburunya

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:44

Benarkah Membalik Pakaian Saat Dicuci Bikin Baju Lebih Awet?

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:24

Kantor PM Israel Bantah Rumor Netanyahu Tewas

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:12

KPK Isyaratkan Tersangka Baru dari Pihak Swasta di Skandal Kuota Haji

Minggu, 15 Maret 2026 | 14:40

KPK Endus Modus THR ke Forkopimda Terjadi di Banyak Daerah

Minggu, 15 Maret 2026 | 14:02

Zelensky Tuduh Rusia Pasok Drone Shahed ke Iran untuk Serang AS

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:51

LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Aktivis KontraS Korban Teror Air Keras

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:41

Trump Minta Tiongkok hingga Inggris Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:27

Serangan ke Aktivis Tanda Demokrasi di Tepi Jurang

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:20

KPK Bongkar Dugaan THR untuk Polisi, Jaksa, dan Hakim di OTT Cilacap

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:15

Selengkapnya