Berita

Petugas SAR Gabungan mengevakuasi korban longsor di Deli Serdang, Sumatera Utara/Ist

Politik

Pemerintah Diminta Tetapkan Status Bencana Nasional di Deli Serdang

JUMAT, 29 NOVEMBER 2024 | 14:18 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Akademisi Universitas Sumatera Utara Roy Fachraby Ginting meminta Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk mengusulkan agar bencana tanah longsor di Sembahe, Sibolangit, Doulu dan banjir besar di Medan menjadi bencana nasional. 

Hal ini karena menurutnya penanganan dan penanggulangan korban bencana sudah diluar kemampuan daerah mulai dari penanganan lokasi bencana, rehabilitasi para korban hingga pemulihan dampak ekonomi yang ditimbulkan.

“Itu sudah layak untuk di tetapkan sebagai bencana nasional dan penanganannya juga sudah layak di kerjakan oleh pemerintah pusat dengan dana APBN,” kata Roy Fachraby Ginting 


Dikatakan Roy Fachraby, bencana alam atau natural disaster adalah suatu peristiwa yang sangat merugikan terhadap masyarakat. Bencana alam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau kerusakan harta benda, dan biasanya mengakibatkan kerugian ekonomi dan itu semua sudah terpenuhi.

“Dalam kasus tanah longsor ini sudah banyak korban meninggal, dan kondisi bencana akan sangat mengganggu ekonomi masyarakat Sumatera Utara,” ungkapnya.

Roy mengingatkan, sudah saatnya para pejabat daerah dan provinsi yang menurut undang undang diharuskan berada di garis depan dalam manajemen bencana alam dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan tentara dapat membantu pada saat yang dibutuhkan. 

“Penanganan bencana dengan cara manajemen bencana nasional ini dikarenakan kurangnya sumber daya dan kecakapan serta dana pemerintah daerah serta masih sangat bergantungnya Pemda kepada pemerintah pusat, pungkasnya.

Diketahui longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara memicu dampak luas. Ada enam titik longsor di kawasan Sibolangit dan arus lalu lintas Medan-Berastagi lumpuh total sehingga mengganggu jalur distribusi hasil pertanian. Selain itu, sejumlah korban jiwa dan kerusakan infrastruktur juga menjadi kendala yang dipastikan akan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 02 September 2026 | 12:22

Anggaran Kementerian LH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp2,57 Triliun

Rabu, 02 September 2026 | 12:16

Film Animasi Terlaris China All Wishes Come True Resmi Tayang di Bioskop Indonesia

Rabu, 02 September 2026 | 11:56

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Vladivostok

Rabu, 02 September 2026 | 11:53

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 11:49

Siaga 98 Minta RUU Perampasan Aset Fokus pada Perampasan Tanpa Pemidanaan

Rabu, 02 September 2026 | 11:38

Prabowo Tiba di Vladivostok, Penuhi Undangan Putin Hadiri EEF ke-11

Rabu, 02 September 2026 | 11:24

Komdigi Usul Tambahan Rp3,23 Triliun, DPR Ingatkan Ini

Rabu, 02 September 2026 | 11:19

Mending Persoalkan Kasus Judol Ketimbang Ribut Pernyataan Budi Arie

Rabu, 02 September 2026 | 11:17

AHY: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga!

Rabu, 02 September 2026 | 10:58

Selengkapnya