DPP PDI Perjuangan memberikan keterangan pers/RMOL
Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bisa disebut bukan lagi ‘kandang banteng’. Sebab, setelah puluhan tahun Jateng menjadi basis pemilih PDIP, kini menjadi objek penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan intervensi oknum aparat kepolisian atau partai cokelat (Parcok).
Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 28 November 2024.
"Sekarang rekan-rekan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok (partai cokelat). Jadi jangan lagi sebut Jawa Tengah sebagai kandang banteng, tetapi sebagai kandang bansos dan parcok," kata Deddy.
Menurut Deddy, pasangan yang diusung PDIP Andika Perkasa-Hendrar Prihadi mengalami dikalahkan oleh pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin itu semata-mata akibat adanya pergerakan instrumen kepolisian lewat politisasi bantuan sosial (bansos), hingga intimidasi warga khususnya kepala desa.
Meski begitu, Anggota Komisi II DPR RI fraksi PDIP ini menyebut, ‘kandang banteng’ kini bergeser ke DKI Jakarta. Sebab, pasangan Pramono Anung-Rano Karno berhasil menang satu putaran dengan perolehan suara 50,07 persen.
"Kami memenangkan DKI Jakarta dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di Ibu kota Jakarta. Jadi jangan ada lagi pertanyaan soal kandang banteng," kata Deddy.
Deddy juga mengungkap bahwa saat ini ada istilah budaya baru yang berkembang dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Ia menyebutnya sebagai budaya Jokowisme.
Istilah Jokowisme merujuk pada rusaknya tatanan demokrasi karena upaya dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sejak masih menjabat Presiden hingga tak lagi menjabat, lalu mendesain pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sesuai kepentingannya.
Ketika segala cara dihalalkan untuk ambisi kekuasaan, kata Deddy, akhirnya digerakanlah Partai Cokelat atau Parcok yang menjadi kosakata baru dalam perpolitikan Indonesia masa kini.
"Sudah disebutkan di dalam gedung DPR, baik Komisi II maupun Komisi III juga sudah mensinyalir masalah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum," katanya.
Deddy mengatakan, Partai Cokelat bergerak sudah berdasarkan komando, dan orang yang paling bertanggungjawab di balik itu adalah Kapolri Listyo Sigit.
Atas dasar itu, Deddy mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus dievaluasi. Sebab, Listyo adalah orang paling bertanggungjawab usai oknum aparat kepolisian cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024.
"Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dibebani di pikul sepanjang sejarah kita," tandasnya.
