Berita

Pilkada Serentak 2024/Ist

Politik

Partisipasi Pemilih cuma 55 Persen, KPU Kota Bekasi Gagal!

KAMIS, 28 NOVEMBER 2024 | 20:38 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

KPU Kota Bekasi telah gagal meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024. Karena pemilih yang mencoblos cuma 55 persen.


Demikian pandangan Direktur Ekskutif Ramangsa Institute Maizal Alfian melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 28 November 2024.

"Partisipasi pemilih  tercatat sekitar  900 ribu atau 55 persen dari 1,8 juta daftar pemilih tetap (DPT)," kata Alfian.

"Partisipasi pemilih  tercatat sekitar  900 ribu atau 55 persen dari 1,8 juta daftar pemilih tetap (DPT)," kata Alfian.

Alfian menilai, dengan anggaran mencapai Rp93 miliar, seharusnya KPU Kota Bekasi dapat memastikan partisipasi pemilih jauh lebih tinggi.

 Menurut Alfian, rendahnya partisipasi pemilih menunjukkan  ketidakmampuan KPU Kota Bekasi dalam menjalankan perannya secara maksimal, baik dalam hal sosialisasi kepada pemilih maupun  memfasilitasi aksesibilitas ke tempat pemungutan suara (TPS).

“Ini adalah sebuah ironi yang tidak bisa dibiarkan begitu saja,” kata Alfian.

Alfian melihat, kurangnya sosialisasi yang masif, terbatasnya akses informasi kepada pemilih, serta minimnya inovasi dalam cara menarik partisipasi pemilih di lapangan menjadi faktor utama rendahnya kehadiran pemilih ke TPS.

“KPU Kota Bekasi perlu lebih kreatif dan inklusif dalam merangkul berbagai elemen masyarakat, termasuk pemilih pemula dan mereka yang tinggal di daerah terisolasi,” kata Alfian.

Alfian mendesak KPU Kota Bekasi untuk melakukan introspeksi mendalam dan memperbaiki strategi penyelenggaraan pilkada di masa depan agar pelaksanaan demokrasi dapat lebih efektif dan partisipatif.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya