Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis 28 November 2024/RMOL

Politik

PDIP: Terjadi Kejahatan Demokrasi di Pilkada Serentak 2024!

KAMIS, 28 NOVEMBER 2024 | 16:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP mengungkap adanya anomali atau keanehan di sejumlah wilayah pada gelaran Pilkada Serentak 2024. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa anomali-anomali yang terjadi itu merupakan kejahatan terhadap demokrasi. 

“Mencermati pelaksanaan Pilkada Serentak pada tanggal 27 November kemarin DPP PDIP sangat mengkhawatirkan, karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi,” kata Hasto saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis 28 November 2024. 


Politikus asal Yogyakarta ini pun menyesalkan kejahatan demokrasi tersebut digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti. Ia mengungkap pihak-pihak yang menggerakkan tersebut setidaknya ada tiga. 

“Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri. Kedua adalah gerakan ‘parcok’ partai coklat. Dan ketiga, Pj kepala daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi,” tegas Hasto. 

Hasto lantas mencontohkan kejahatan demokrasi di Provinsi Banten. 

“Di Banten kita lihat, nanti Mas Baskara (Ahmad Basarah) akan menyampaikan keterangan, bagaimana anomali itu begitu besar. Karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara instrumen negara,” ungkapnya. 

Selain Banten, Hasto juga menyebut kejahatan demokrasi terjadi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).  

“Di Sumatera Utara, nanti Pak Djarot (Saiful Hidayat) akan memberikan berbagai keterangan tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara, dengan simbolisasi beras untuk rakyat miskin dengan kode BN, beras nasional, sebagai akronim juga BN dari Bobby Nasution,” tutur Hasto. 

Selanjutnya, kata Hasto, kejahatan demokrasi juga terjadi di Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim) dan Sulawesi Utara (Sulut). 

“Untuk itu nanti terhadap kehadiran ‘Parcok’ dan Pj Kepala Daerah nanti Pak Deddy Sitorus. Dan kemudian nanti saudara Ronny Talapessy membahas terhadap proses-proses hukum yang akan dilakukan karena ada pengingkaran juga terhadap marwah Mahkamah Konstitusi di dalam pelaksanaan Pilkada serentak ini,” jelasnya. 

“Kemudian Pak Adian Napitupulu yang selama ini keliling ke wilayah-wilayah di seluruh Indonesia juga dapat mengungkapkan terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh PDI Perjuangan,” pungkasnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Polda Metro Geledah Sembilan Lokasi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Alat Konstruksi

Jumat, 18 September 2026 | 18:26

APBN Defisit Rp240 Triliun, IHSG-Rupiah Kompak Anjlok

Jumat, 18 September 2026 | 18:06

Sinopsis The Ordinary Jackpot, Drama Korea Terbaru Lee Jun-hyuk

Jumat, 18 September 2026 | 18:04

Usai Summarecon Agung, Rumah Anak Buah Nusron Wahid Digeledah KPK

Jumat, 18 September 2026 | 18:02

BNI Perkuat Peran Bank Sahabat Mahasiswa melalui Jatinangor Music Fest

Jumat, 18 September 2026 | 17:57

Geledah Kantor Summarecon Agung, Dokumen SHGB dan Bukti Elektronik Disita KPK

Jumat, 18 September 2026 | 17:48

Fahd A Rafiq Jadi Tersangka KPK 3 Kali, Ini Daftar Kasus yang Menjeratnya

Jumat, 18 September 2026 | 17:48

Kasus Summarecon Alarm Pembenahan Sistem Blokir Pertanahan

Jumat, 18 September 2026 | 17:42

Beda Influenza A dan Flu Biasa, Kenali Gejala dan Cara Membedakannya

Jumat, 18 September 2026 | 17:41

Paulus Tannos Tegaskan Tak Hindari Hukum, Minta Bukti Diuji Secara Adil

Jumat, 18 September 2026 | 17:28

Selengkapnya