Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis 28 November 2024/RMOL

Politik

PDIP: Terjadi Kejahatan Demokrasi di Pilkada Serentak 2024!

KAMIS, 28 NOVEMBER 2024 | 16:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP mengungkap adanya anomali atau keanehan di sejumlah wilayah pada gelaran Pilkada Serentak 2024. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa anomali-anomali yang terjadi itu merupakan kejahatan terhadap demokrasi. 

“Mencermati pelaksanaan Pilkada Serentak pada tanggal 27 November kemarin DPP PDIP sangat mengkhawatirkan, karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi,” kata Hasto saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis 28 November 2024. 


Politikus asal Yogyakarta ini pun menyesalkan kejahatan demokrasi tersebut digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti. Ia mengungkap pihak-pihak yang menggerakkan tersebut setidaknya ada tiga. 

“Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri. Kedua adalah gerakan ‘parcok’ partai coklat. Dan ketiga, Pj kepala daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi,” tegas Hasto. 

Hasto lantas mencontohkan kejahatan demokrasi di Provinsi Banten. 

“Di Banten kita lihat, nanti Mas Baskara (Ahmad Basarah) akan menyampaikan keterangan, bagaimana anomali itu begitu besar. Karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara instrumen negara,” ungkapnya. 

Selain Banten, Hasto juga menyebut kejahatan demokrasi terjadi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).  

“Di Sumatera Utara, nanti Pak Djarot (Saiful Hidayat) akan memberikan berbagai keterangan tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara, dengan simbolisasi beras untuk rakyat miskin dengan kode BN, beras nasional, sebagai akronim juga BN dari Bobby Nasution,” tutur Hasto. 

Selanjutnya, kata Hasto, kejahatan demokrasi juga terjadi di Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim) dan Sulawesi Utara (Sulut). 

“Untuk itu nanti terhadap kehadiran ‘Parcok’ dan Pj Kepala Daerah nanti Pak Deddy Sitorus. Dan kemudian nanti saudara Ronny Talapessy membahas terhadap proses-proses hukum yang akan dilakukan karena ada pengingkaran juga terhadap marwah Mahkamah Konstitusi di dalam pelaksanaan Pilkada serentak ini,” jelasnya. 

“Kemudian Pak Adian Napitupulu yang selama ini keliling ke wilayah-wilayah di seluruh Indonesia juga dapat mengungkapkan terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh PDI Perjuangan,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya