Berita

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden/Net

Dunia

AS Desak Ukraina Rekrut Remaja Usia 18 Tahun untuk Perang

KAMIS, 28 NOVEMBER 2024 | 11:58 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ukraina diminta segera menambah jumlah angkatan militer dengan melibatkan remaja laki-laki berusia 18 tahun.

Desakan itu disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat, Joe Biden, merujuk pada sumber pejabat terkait yang berbicara secara anonim, seperti dimuat Associated Press pada Kamis, 28 November 2024.

Dikatakan bahwa Biden ingin Ukraina merombak undang-undang wajib militer, menurunkan syarat usianya dari 25 tahun menjadi 18 tahun.


Kebijakan ini dinilai efektif untuk memperbanyak pasukan siap tempur dan dikerahkan ke medan perang melawan pasukan Rusia.

"Situasi Ukraina sekarang adalah bahwa mereka membutuhkan lebih banyak pasukan dalam pertempuran. Saat ini Ukraina tidak memobilisasi atau melatih cukup banyak tentara untuk menggantikan kerugiannya di medan perang sambil mengimbangi pertumbuhan militer Rusia," ungkap sumber tersebut.

Gedung Putih telah memberikan lebih dari 56 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan keamanan ke Ukraina sejak dimulainya invasi Rusia pada Februari 2022 dan berharap untuk mengirim miliaran lagi ke Kyiv sebelum Biden meninggalkan jabatannya dalam waktu kurang dari beberapa bulan.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Sean Savett dalam sebuah pernyataan mengatakan pemerintah akan terus mengirim persenjataan ke Ukraina tetapi percaya bahwa tenaga manusia adalah kebutuhan paling vital yang dimiliki Ukraina saat ini.

''Jadi, kami juga siap untuk meningkatkan kapasitas pelatihan kami jika mereka mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melengkapi jajaran mereka,'' kata Savett.

Ukraina mengatakan mereka membutuhkan sekitar 160.000 pasukan tambahan untuk memenuhi kebutuhan medan perangnya, tetapi pemerintah AS yakin mereka mungkin akan membutuhkan lebih dari itu.

Pada bulan April, parlemen Ukraina mengesahkan serangkaian undang-undang, termasuk yang menurunkan usia wajib militer bagi pria dari 27 menjadi 25 tahun.

Undang-undang tersebut juga menghapus beberapa pengecualian wajib militer dan membuat pendaftaran dapat diakses secara daring.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya