Berita

Logo Polri/Ist

Hukum

Polri Harus Serius Evaluasi Sistem Penggunaan Senpi

Masyarakat Dibayang-bayangi Ketakutan
KAMIS, 28 NOVEMBER 2024 | 08:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Polri harus serius mengubah dan mengevaluasi sistem penggunaan senjata api (senpi) agar masyarakat tidak terus dibayang-bayangi rasa ketakutan.

Demikian disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menanggapi rencana evaluasi penggunaan senpi yang akan dipimpin Irwasum Polri, Irjen Deddy Prasetyo.

"Saya lihat memang perlu untuk meninjau ulang syarat, prosedur dan siapa saja yang berhak menggunakan senjata api di tubuh Polri," kata Saiful kepada RMOL Kamis, 28 November 2024.


Menurut Saiful, dengan berbagai kejadian yang ada terkait seringnya penyalahgunaan senjata api oleh oknum anggota Kepolisian, maka perlu peninjauan ulang secara periodik terhadap pemakaian dan pemberian kewenangan dalam penggunaan senjata api oleh seluruh anggota.

"Ini kan sudah sangat lama penyalahgunaan senpi terjadi di dalam tubuh anggota, tidak hanya oleh kalangan anggota bawahan, sampai kalangan petingginya tidak henti-hentinya sering terjadi penyalahgunaan," terang Saiful.

Jika hal tersebut terus terjadi, maka tidak hanya membahayakan masyarakat, namun juga akan sangat membahaykan korps Polri sendiri, karena semuanya akan serba tidak aman.

"Sewaktu-waktu jika terjadi persoalan pribadi, bukan tidak mungkin akan menyulut penggunaan senpi bagi anggota yang tidak bertanggung jawab," kata Saiful.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, sangat dibutuhkan evaluasi bagi Polri, agar syarat penggunaan senpi dievaluasi secara periodik, prosedurnya pun harus secara rigid diatur. Selain itu, pihak-pihak yang dapat diberikan kewenangan untuk menggunakan senpi juga perlu dievaluasi total.

"Jika tidak demikian, maka kondisi akan semakin mencekam, di mana semua pihak akan dibayang-bayangi rasa ketakutan, maka untuk itu perlu upaya serius untuk dapat merubah dan mengevaluasi sistem penggunaan senpi oleh anggota Polri," pungkas Saiful.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya