Berita

Logo Polri/Ist

Hukum

Polri Harus Serius Evaluasi Sistem Penggunaan Senpi

Masyarakat Dibayang-bayangi Ketakutan
KAMIS, 28 NOVEMBER 2024 | 08:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Polri harus serius mengubah dan mengevaluasi sistem penggunaan senjata api (senpi) agar masyarakat tidak terus dibayang-bayangi rasa ketakutan.

Demikian disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menanggapi rencana evaluasi penggunaan senpi yang akan dipimpin Irwasum Polri, Irjen Deddy Prasetyo.

"Saya lihat memang perlu untuk meninjau ulang syarat, prosedur dan siapa saja yang berhak menggunakan senjata api di tubuh Polri," kata Saiful kepada RMOL Kamis, 28 November 2024.


Menurut Saiful, dengan berbagai kejadian yang ada terkait seringnya penyalahgunaan senjata api oleh oknum anggota Kepolisian, maka perlu peninjauan ulang secara periodik terhadap pemakaian dan pemberian kewenangan dalam penggunaan senjata api oleh seluruh anggota.

"Ini kan sudah sangat lama penyalahgunaan senpi terjadi di dalam tubuh anggota, tidak hanya oleh kalangan anggota bawahan, sampai kalangan petingginya tidak henti-hentinya sering terjadi penyalahgunaan," terang Saiful.

Jika hal tersebut terus terjadi, maka tidak hanya membahayakan masyarakat, namun juga akan sangat membahaykan korps Polri sendiri, karena semuanya akan serba tidak aman.

"Sewaktu-waktu jika terjadi persoalan pribadi, bukan tidak mungkin akan menyulut penggunaan senpi bagi anggota yang tidak bertanggung jawab," kata Saiful.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, sangat dibutuhkan evaluasi bagi Polri, agar syarat penggunaan senpi dievaluasi secara periodik, prosedurnya pun harus secara rigid diatur. Selain itu, pihak-pihak yang dapat diberikan kewenangan untuk menggunakan senpi juga perlu dievaluasi total.

"Jika tidak demikian, maka kondisi akan semakin mencekam, di mana semua pihak akan dibayang-bayangi rasa ketakutan, maka untuk itu perlu upaya serius untuk dapat merubah dan mengevaluasi sistem penggunaan senpi oleh anggota Polri," pungkas Saiful.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya