Berita

Logo Polri/Ist

Hukum

Polri Harus Serius Evaluasi Sistem Penggunaan Senpi

Masyarakat Dibayang-bayangi Ketakutan
KAMIS, 28 NOVEMBER 2024 | 08:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Polri harus serius mengubah dan mengevaluasi sistem penggunaan senjata api (senpi) agar masyarakat tidak terus dibayang-bayangi rasa ketakutan.

Demikian disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menanggapi rencana evaluasi penggunaan senpi yang akan dipimpin Irwasum Polri, Irjen Deddy Prasetyo.

"Saya lihat memang perlu untuk meninjau ulang syarat, prosedur dan siapa saja yang berhak menggunakan senjata api di tubuh Polri," kata Saiful kepada RMOL Kamis, 28 November 2024.


Menurut Saiful, dengan berbagai kejadian yang ada terkait seringnya penyalahgunaan senjata api oleh oknum anggota Kepolisian, maka perlu peninjauan ulang secara periodik terhadap pemakaian dan pemberian kewenangan dalam penggunaan senjata api oleh seluruh anggota.

"Ini kan sudah sangat lama penyalahgunaan senpi terjadi di dalam tubuh anggota, tidak hanya oleh kalangan anggota bawahan, sampai kalangan petingginya tidak henti-hentinya sering terjadi penyalahgunaan," terang Saiful.

Jika hal tersebut terus terjadi, maka tidak hanya membahayakan masyarakat, namun juga akan sangat membahaykan korps Polri sendiri, karena semuanya akan serba tidak aman.

"Sewaktu-waktu jika terjadi persoalan pribadi, bukan tidak mungkin akan menyulut penggunaan senpi bagi anggota yang tidak bertanggung jawab," kata Saiful.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, sangat dibutuhkan evaluasi bagi Polri, agar syarat penggunaan senpi dievaluasi secara periodik, prosedurnya pun harus secara rigid diatur. Selain itu, pihak-pihak yang dapat diberikan kewenangan untuk menggunakan senpi juga perlu dievaluasi total.

"Jika tidak demikian, maka kondisi akan semakin mencekam, di mana semua pihak akan dibayang-bayangi rasa ketakutan, maka untuk itu perlu upaya serius untuk dapat merubah dan mengevaluasi sistem penggunaan senpi oleh anggota Polri," pungkas Saiful.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya