Berita

Logo Polri/Ist

Hukum

Polri Harus Serius Evaluasi Sistem Penggunaan Senpi

Masyarakat Dibayang-bayangi Ketakutan
KAMIS, 28 NOVEMBER 2024 | 08:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Polri harus serius mengubah dan mengevaluasi sistem penggunaan senjata api (senpi) agar masyarakat tidak terus dibayang-bayangi rasa ketakutan.

Demikian disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menanggapi rencana evaluasi penggunaan senpi yang akan dipimpin Irwasum Polri, Irjen Deddy Prasetyo.

"Saya lihat memang perlu untuk meninjau ulang syarat, prosedur dan siapa saja yang berhak menggunakan senjata api di tubuh Polri," kata Saiful kepada RMOL Kamis, 28 November 2024.


Menurut Saiful, dengan berbagai kejadian yang ada terkait seringnya penyalahgunaan senjata api oleh oknum anggota Kepolisian, maka perlu peninjauan ulang secara periodik terhadap pemakaian dan pemberian kewenangan dalam penggunaan senjata api oleh seluruh anggota.

"Ini kan sudah sangat lama penyalahgunaan senpi terjadi di dalam tubuh anggota, tidak hanya oleh kalangan anggota bawahan, sampai kalangan petingginya tidak henti-hentinya sering terjadi penyalahgunaan," terang Saiful.

Jika hal tersebut terus terjadi, maka tidak hanya membahayakan masyarakat, namun juga akan sangat membahaykan korps Polri sendiri, karena semuanya akan serba tidak aman.

"Sewaktu-waktu jika terjadi persoalan pribadi, bukan tidak mungkin akan menyulut penggunaan senpi bagi anggota yang tidak bertanggung jawab," kata Saiful.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, sangat dibutuhkan evaluasi bagi Polri, agar syarat penggunaan senpi dievaluasi secara periodik, prosedurnya pun harus secara rigid diatur. Selain itu, pihak-pihak yang dapat diberikan kewenangan untuk menggunakan senpi juga perlu dievaluasi total.

"Jika tidak demikian, maka kondisi akan semakin mencekam, di mana semua pihak akan dibayang-bayangi rasa ketakutan, maka untuk itu perlu upaya serius untuk dapat merubah dan mengevaluasi sistem penggunaan senpi oleh anggota Polri," pungkas Saiful.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya