Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri/Net
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan sikap tegas terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang dinilai penuh dengan anomali.
Dalam pidatonya melalui video yang diterima wartawan, Megawati menyoroti potensi manipulasi kekuasaan yang dapat mengancam prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Megawati mengawali pidatonya dengan menyerukan salam kebangsaan dan menegaskan bahwa pilkada adalah cermin peradaban bangsa.
Menurutnya, pemilu harus mencerminkan kedaulatan rakyat, bukan menjadi alat bagi pihak-pihak yang menghalalkan segala cara demi kekuasaan.
“Saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi vox dei. Ungkapan bijak ini menegaskan, betapa berbahayanya sekiranya pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan,” ujar Megawati, Rabu 27 November 2024.
Presiden Kelima RI itu menegaskan bahwa Indonesia merdeka mengandung semangat pembebasan dari berbagai bentuk penjajahan. Dengan merdeka, rakyat Indonesia memiliki kedaulatan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya secara bebas sesuai hati nuraninya.
“Amanat inilah yang saya jalankan pada saat Pilpres 2004 yang dikenal sebagai pemilu yang paling demokratis tanpa campur tangan kekuasaan,” kata Megawati.
Megawati menyatakan bahwa pada Pemilu 2004 silam, selaku Presiden Republik Indonesia, pihaknya menyelenggarakan pemilu secara langsung yang pertama. Dalam pemilu itu rakyat sungguh berdaulat.
“Lalu mengapa kedaulatan rakyat itu kini dimanipulasi hanya karena kekuasaan?” tanyanya.
Megawati pun mengungkapkan kekhawatirannya terhadap praktik manipulasi dan intimidasi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di beberapa wilayah seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara.
Ia menyebut adanya penggunaan aparat negara dan penjabat kepala daerah untuk kepentingan politik.
“Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral, bisa dipidanakan,” tegasnya.
Atas dasar itu, Megawati menyerukan kepada seluruh kader PDIP dan masyarakat untuk terus melawan ketidakadilan secara konstitusional.
“Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran,” tegasnya.
