Berita

Salah satu TPS di Tanjung Gusta terdampak banjir/Ist

Politik

Hujan dan Banjir Ganggu TPS, KPU Medan Bungkam Soal Nasib Pilkada

RABU, 27 NOVEMBER 2024 | 20:39 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Gangguan alam berupa hujan deras dan banjir menjadi gangguan utama pada hari pencoblosan Pilkada Medan 2024 di Kota Medan. Media sosial dipenuhi berbagai kondisi banjir dimana beberapa diantaranya memposting terkait kondisi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemungutan suara.

Pantauan redaksi, kondisi ini masih terjadi hingga batas akhir pencoblosan yakni pukul 13.00 WIB. Berbagai informasi yang simpang siur mengenai kelanjutan tahapan pencoblosan Pilkada Medan 2024 pun mulai bermunculan di media sosial. Termasuk diantaranya menyebut adanya perpanjangan waktu pencoblosan hingga pukul 18.00 WIB.

KPU Kota Medan sendiri hingga saat ini belum memberikan penjelasan dengan alasan masih mengumpulkan data TPS yang tidak bisa melaksanakan pemungutan suara. Ketua KPU Medan, Mutia Atiqah sejauh ini tidak menjawab berbagai konfirmasi yang dilayangkan media seputar kebijakan KPU Medan terkait pencoblosan akibat gangguan bencana di sejumlah TPS tersebut.


Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Kota Medan mengalami banjir akibat diguyur hujan deras sejak Rabu, 27 November 2024 dini hari. Akibatnya, beberapa TPS tidak dapat memulai pelayanan warga untuk mencoblos sejak jam 07.00 WIB pagi. Hujan belum berhenti hingga batas akhir waktu pencoblosan berakhir yakni pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan PKPU nomor 17 tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara Pilkada, KPU seharusnya dapat mengambil keputusan apakah melakukan penundaan pemungutan suara maupun perpanjangan durasi masa pencoblosan jika terjadi gangguan baik bencana alam, kerusuhan maupun hal lainnya. Hal ini tercantum pada pasal 75. Namun sejauh ini, tidak ada informasi apapun yang akan diputuskan oleh KPU Medan terhadap kondisi yang terjadi termasuk soal pengambilan kebijakan berdasar regulasi tersebut.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya