Menhan Tiongkok, Dong Jun/Net
Menteri Pertahanan Tiongkok, Dong Jun tengah dalam kasus penyelidikan dugaan korupsi.
Menurut laporan Financial Times pada Rabu, 27 November 2024, kasus Dong merupakan bagian dari penyelidikan antikorupsi di jajaran atas pejabat pertahanan Tiongkok.
"Dong adalah menteri pertahanan Tiongkok ketiga yang masih menjabat atau mantan menteri yang diselidiki terkait dugaan korupsi," ungkap laporan tersebut.
Militer Tiongkok telah menjalani pembersihan antikorupsi besar-besaran sejak 2023, dengan sembilan jenderal PLA dan sedikitnya empat eksekutif industri pertahanan kedirgantaraan telah dikeluarkan dari badan legislatif nasional hingga saat ini.
Dong seorang mantan kepala Angkatan Laut PLA, diangkat menjadi menteri pertahanan pada Desember 2023. Pendahulunya, Li Shangfu, dicopot setelah tujuh bulan menjabat.
Dong menghadiri pertemuan para pemimpin militer dari seluruh dunia minggu lalu di Laos, di mana ia menolak bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin karena dukungan Washinton pada Taiwan.
Sebagai Menhan, Dong bertanggung jawab atas diplomasi militer Tiongkok dengan negara-negara lain.
Ia mengawasi pencairan baru-baru ini dalam hubungan militer-ke-militer AS-Tiongkok, dengan kedua negara mengadakan pembicaraan tingkat komandan untuk pertama kalinya pada bulan September.
Namun, ia tidak dipromosikan ke Komisi Militer Pusat (CMC) yang beranggotakan enam orang, badan militer tingkat tertinggi di Tiongkok, selama sidang pleno Partai Komunis pada awal tahun 2024, di mana perombakan personel biasanya akan diumumkan.
Menteri pertahanan Tiongkok secara tradisional telah menjadi anggota CMC, yang dipimpin oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Dewan Negara, badan eksekutif tingkat Kabinet Tiongkok.
Dong juga tidak ditunjuk ke Dewan Negara selama perombakan pemerintahan pada bulan Maret.
Dua pendahulu langsung Dong, Li dan Wei Fenghe, dikeluarkan dari Partai Komunis pada bulan Juni karena korupsi.
Beijing telah memperdalam tindakan keras terhadap dugaan korupsi di angkatan bersenjata selama tahun lalu, dengan Presiden Xi Jinping pada bulan November memerintahkan militer untuk memberantas korupsi dan memperkuat "kesiapan perang".
Intensitas gerakan antikorupsi di angkatan darat sebagian didorong oleh kekhawatiran bahwa hal itu dapat memengaruhi kemampuan Tiongkok untuk melancarkan perang di masa depan.
