Tekan Money Politics Perlu Penegakkan Hukum yang Kuat

Fenomena money politics di Indonesia sudah tidak dapat dikendalikan. Pasalnya hampir di setiap pemilu, praktik money politics terjadi.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menuturkan bahwa UU saja tidak cukup, tapi perlu adanya penguatan dari segi penegakkan hukum.

“Saya kira kalau kita bicara UU pasti bisa dikuatkan, tetapi yang perlu kita tekankan adalah penegakkan hukumnya,” kata Eddy Soeparno di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 26 November 2024.

Menurutnya, undang-undang saja tidak cukup, tapi juga harus memperkuat dari segi penegakkan hukumnya. 

“UU sekuat apapun, tetapi kalau pelaksanaan UU tidak dilaksanakan aspek penegakkan hukum sanksi saya kira itu akan percuma,” jelasnya.

Politikus PAN itu menambahkan, pendidikan politik perlu disosialisasikan secara masif, untuk membangun citra politik di Indonesia. 

“Jadi saya pikir perlu penegakkan hukum, ada sanksi, perlu juga mungkin saya pikir penguatan dari aspek pendidikan kepada publiknya, saya kira itu juga penting,” ungkapnya.

“Kalaupun ada investasi yang kita berikan untuk mendidik publik lebih lanjut lagi, saya kira itu investasi yang akan sangat bermanfaat karena di kemudian hari itu akan mereduksi, mengurangi, mudah-mudahan bisa meminimalisir money politics yang justru biayanya jauh lebih besar,” tutupnya.