Berita

Ketua Para Syndicate, Ari Nurcahyo (tangkapan layar/RMOL)

Politik

Para Syndicate: Pilkada 2024 Pertarungan Segitiga Politik

SELASA, 26 NOVEMBER 2024 | 16:33 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pilkada 2024 dianggap sebagai pertarungan segitiga politik antara Joko Widodo (Jokowi), Megawati Soekarnoputri, dan Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Ketua Para Syndicate, Ari Nurcahyo dalam acara diskusi bertajuk "Selamatkan Pilkada, Selamatkan Demokrasi: Tolak Kriminalisasi, Cawe-cawe, dan Politik Uang!!" Di Kantor Para Syndicate, Jalan Wijaya Timur 3 nomor 2A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 26 November 2024.

"Hari ini memang situasi politik di Pilkada itu memang terutama di daerah-daerah tertentu itu memang Pilkada rasa Pilpres. Karena yang bertarung bukan hanya paslon-paslon di tingkat lokal, baik di provinsi, di kabupaten/kota, tetapi pertarungan adalah para elit politik nasional," kata Ari, Selasa sore, 26 November 2024.


Ari pun mencatat ada beberapa episentrum Pilkada 2024, yakni Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Barat.

"Itu sulit dilepaskan dari bukan hanya pertarungan elit-elit, paslon-paslon yang bertarung di pemilihan gubernur, tapi juga merupakan pertarungan politik antara tiga tokoh besar ya, kalau saya menyebutnya adalah pertarungan segitiga politik antara Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Bu Mega," terang Ari.

"Jadi segitiga politik antara Prabowo, Megawati, dan Jokowi sekarang masih terus berlangsung. Dan memang titik beratnya masih bagaimana kita membaca sekarang relasi atau gravitasi politik di antara Presiden Prabowo, dan mantan Presiden Joko Widodo," sambung Ari.

Bahkan, Ari menyebut bahwa keburukan ketika Pilpres 2024 kembali terulang di Pilkada 2024. Bahkan, Ari mencatat ada 4 kluster atau zonasi Pilkada.

Yang pertama adalah zonasi terjadinya free and fair competition, yakni zona partai-partai dan paslon bebas terbuka untuk berkoalisi dan berkontestasi di pilkada.

Lalu zona kedua adalah daerah, di mana terjadi instrumentasi Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan KIM Plus. Adanya kerja sama politik tersebut di Pilpres 2024 berlanjut dalam proses pemenangan pilkada.

Zona ketiga adalah zona dinasti Jokowi. Dinasti Jokowi adalah zona di mana anak, menantu, atau sel Jokowi maju sebagai konsultan pilkada.

"Misalnya kasus di Sumatera Utara, kemudian di Jawa Tengah, mesinnya Mas Kesang juga bisa maju di situ. Jadi itu adalah zona di mana dinasti Jokowi ada di situ dan kemudian pertaruhan bagi keluarga Jokowi," jelas Ari.

Zonasi keempat adalah, zona yang menjadi basis banteng atau basisnya PDIP yang dapat menjadi tager elektoral dari kelompok Jokowi, seperti Solo, Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Jadi memang ada 4 kluster zonasi kontestasi Pilkada yang memang menjadikan bahwa pertarungan di Pilkada itu bukan hanya pertarungan partai-partai berkoalisi, tapi juga pertarungan tiga tokoh besar dalam politik nasional hari ini, antara Pak Prabowo, Megawati dan Jokowi," pungkas Ari.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya