Ketum JMSI: Pers Harus Tahu Kebijakan Pangan Kolaboratif Prabowo dengan Korsel

Kebijakan Kedaulatan pangan yang bersifat kolaboratif, antara pemerintah Presiden Prabowo Subianto dengan negara tetangga Korea Selatan (Korsel), dianggap penting untuk diketahui pers secara komprehensif. 

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber (JMSI), Teguh Santosa, saat membuka acara Seminar Internasional bertajuk "New Chapter: Improving Indonesia-Korea Relation in Prabowo Administration", yang diselenggarakan media massa Korea Kini, di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 26 November 2024.

Menurutnya, peranan pers menjadi penting dalam memastikan kebijakan kedaulatan pangan pemerintahan Prabowo dapat mendunia. 

"Kami berpendapat bahwa komunitas pers nasional, media massa, dan jurnalis perlu memahami dan memperhatikan dua isu penting tersebut," ujar Teguh yang juga CEO Korea Kini tersebut. 

Dia memaparkan dua isu penting tersebut yang perlu diperhatikan, yakni pertama mengenai dampak positif kebijakan kedaulatan pangan terhadap masyarakat di dalam negeri. 

"Kedaulatan pangan juga dapat dilihat sebagai kebijakan besar dan masif dalam memajukan sektor pertanian, memperkuat kelompok tani, dan mengembangkan kawasan pedesaan," urainya. 

Terkait dampak dalam negeri, Teguh memandang pers sebagai satu kelompok masyarakat bisa ikut berkontribusi positif dalam realisasinya. 

"Termasuk mendorong dan memberdayakan anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengamankan rantai pangan secara inklusif," tegasnya. 

Sementara isu kedua, penasihat Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL itu memperhatikan, pers juga perlu mengetahui tentang ketersinambungan kebijakan kedaulatan pangan dengan kebijakan luar negeri. 

"Pedoman kebijakan luar negeri untuk menjadi negara tetangga yang baik, yang mengarusutamakan dan mendorong pendekatan-pendekatan baru yang berdimensi kolaboratif, di tengah tantangan percaturan internasional yang semakin menantang," tuturnya. 

Oleh karena itu, Teguh memandang perlu dilaksanakan acara seminar internasional hari ini, supaya pemerintahan Prabowo bisa mencapai target yang fokus terhadap kedaulatan pangan. 

"Menurut kami, kedua hal ini sangat berkaitan satu sama lain. Kedaulatan pangan memungkinkan Indonesia menjalankan politik yang bebas dan aktif  sekaligus menjadi tetangga yang baik di kancah regional dan internasional," jelasnya. 

"Tetangga yang baik adalah tetangga yang menawarkan solusi agar lingkungan sekitar tidak menjadi masalah," demikian Teguh menambahkan.