Berita

Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika/Ist

Presisi

1.229 Personel Amankan Pilkada Serentak 2024 di Lampung

SELASA, 26 NOVEMBER 2024 | 10:47 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Polda Lampung mengerahkan sebanyak 1.229 personel dari berbagai satuan untuk mendukung pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Lampung. 

Pasukan ini akan ditempatkan di sejumlah wilayah sesuai dengan rayonisasi untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh provinsi.

Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika mengungkapkan, pengamanan akan dilakukan di 13.282 TPS yang terbagi dalam beberapa kategori kerawanan. 


Sebanyak 13.282 TPS diklasifikasikan sebagai kurang rawan, 12.587 TPS masuk kategori rawan, 589 TPS sangat rawan 75 TPS, dan 21 TPS khusus, seperti rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, panti sosial, dan wilayah relokasi bencana.

“Klasifikasi ini berdasarkan potensi konflik, dinamika sosial, dan kondisi geografis TPS,” ujar Kapolda dikutip dari Kantor Berita RMOLLampung, Selasa, 26 November 2024. 

Untuk TPS kurang rawan, jumlah personel akan disesuaikan dengan ketersediaan di masing-masing wilayah. 

Sementara itu, TPS rawan dan sangat rawan akan mendapat pengamanan lebih ketat karena memiliki potensi kerawanan lebih tinggi, termasuk kondisi medan yang sulit diakses.

Kapolda menegaskan bahwa setiap personel harus menjaga netralitas dan profesionalisme selama bertugas. 

“Netralitas Polri menjadi salah satu kunci utama untuk menjaga kredibilitas dan kelancaran Pilkada," kata Kapolda.

Selain itu, TPS khusus akan mendapat perhatian lebih karena melibatkan populasi pemilih yang membutuhkan pendekatan pengamanan berbeda. 

Polda Lampung memastikan pengamanan mencakup seluruh TPS, termasuk wilayah terpencil yang sulit dijangkau, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Diketahui, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Lampung mencapai 6.526.960 orang.


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya