Berita

Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika/Ist

Presisi

1.229 Personel Amankan Pilkada Serentak 2024 di Lampung

SELASA, 26 NOVEMBER 2024 | 10:47 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Polda Lampung mengerahkan sebanyak 1.229 personel dari berbagai satuan untuk mendukung pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Lampung. 

Pasukan ini akan ditempatkan di sejumlah wilayah sesuai dengan rayonisasi untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh provinsi.

Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika mengungkapkan, pengamanan akan dilakukan di 13.282 TPS yang terbagi dalam beberapa kategori kerawanan. 


Sebanyak 13.282 TPS diklasifikasikan sebagai kurang rawan, 12.587 TPS masuk kategori rawan, 589 TPS sangat rawan 75 TPS, dan 21 TPS khusus, seperti rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, panti sosial, dan wilayah relokasi bencana.

“Klasifikasi ini berdasarkan potensi konflik, dinamika sosial, dan kondisi geografis TPS,” ujar Kapolda dikutip dari Kantor Berita RMOLLampung, Selasa, 26 November 2024. 

Untuk TPS kurang rawan, jumlah personel akan disesuaikan dengan ketersediaan di masing-masing wilayah. 

Sementara itu, TPS rawan dan sangat rawan akan mendapat pengamanan lebih ketat karena memiliki potensi kerawanan lebih tinggi, termasuk kondisi medan yang sulit diakses.

Kapolda menegaskan bahwa setiap personel harus menjaga netralitas dan profesionalisme selama bertugas. 

“Netralitas Polri menjadi salah satu kunci utama untuk menjaga kredibilitas dan kelancaran Pilkada," kata Kapolda.

Selain itu, TPS khusus akan mendapat perhatian lebih karena melibatkan populasi pemilih yang membutuhkan pendekatan pengamanan berbeda. 

Polda Lampung memastikan pengamanan mencakup seluruh TPS, termasuk wilayah terpencil yang sulit dijangkau, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Diketahui, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Lampung mencapai 6.526.960 orang.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya