Ketua BBHAR DPD PDIP Sumsel, Firly Darta, didampingi Wakil Ketua Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP Sumsel, Zeldi Dwitama dan jajaran/RMOLSumsel
Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu, termasuk KPU, Bawaslu, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat TNI/Polri di Sumsel untuk menjaga netralitas menjelang Pilkada Serentak yang akan digelar pada Rabu besok, 27 November 2024.
Ketua BBHAR DPD PDIP Sumsel, Firly Darta menegaskan, pihaknya bersama Tim Advokasi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) Eddy Santana Putra-Rizky Aprilia (ERA), sedang dalam "mode tempur" untuk mengawal Pilkada.
"Kami telah menyiapkan 600 gabungan advokat dan 27 ribu saksi di TPS untuk memastikan perolehan suara pasangan ERA terjaga dengan baik. Kami juga meminta agar penyelenggara pemilu menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan tetap menjaga netralitas," kata Firly, saat ditemui
RMOLSumsel di DPD PDIP Sumsel, Jalan Basuki Rahmat, Palembang, Senin, 25 November 2024.
BBHAR juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Money Politic untuk mengawasi potensi praktik politik uang dalam Pilkada. Selain itu, mereka telah membuka posko pengaduan bagi laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim pemenangan dari kandidat lainnya.
Firly mengungkapkan, pihaknya fokus pada daerah-daerah yang dianggap rawan, yakni Kabupaten OKU Timur, Ogan Ilir, dan Lahat, yang memiliki tantangan dalam menjaga netralitas selama proses Pilkada. Pihaknya juga melaporkan adanya dua dugaan kecurangan di Kota Lubuklinggau terkait Pilkada Lubuklinggau dan Pilgub Sumsel.
Lebih lanjut, Firly mendesak Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Bawaslu Sumsel untuk mengusut tuntas laporan dugaan penimbunan sembako yang diduga untuk mendukung kemenangan salah satu paslon di Pilgub Sumsel 2024. Penimbunan sembako tersebut ditemukan di sebuah gudang milik salah satu partai politik di Kota Palembang.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP Sumsel, Zeldi Dwitama menambahkan, pihaknya telah melakukan pelatihan dan pembekalan untuk 27 ribu saksi yang akan bertugas di TPS di seluruh 17 kabupaten/kota di Sumsel.
"Kami juga menyiapkan 30 ribu kolektor di tiap kelurahan/desa yang akan mengawasi saksi dan bertugas tambahan untuk memastikan kelancaran pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2024 mendatang," tegas Zeldi.
