Berita

Logo PDIP/Net

Politik

Singgung Politisasi Hukum, PDIP Kutuk Keras Pembiaran Judol

SENIN, 25 NOVEMBER 2024 | 18:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP mengutuk keras praktik judi online (judol) yang terus berkembang tanpa tindakan tegas dari aparat penegak hukum. 

Menurut Jurubicara DPP PDIP, Chico Hakim, pembiaran terhadap masalah tersebut mencerminkan lemahnya komitmen dalam penegakan hukum di Indonesia.  

"Kami mengutuk keras maraknya judi online yang dibiarkan tumbuh subur tanpa tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Sejak kasus Ferdy Sambo mencuat, semestinya aparat bergerak memberantas judi online hingga ke akar-akarnya, bukan membiarkannya menjadi masalah akut seperti saat ini," ujar Chico dalam keterangan resminya, Senin, 25 November 2024. 


Chico menambahkan bahwa ketidakseriusan dalam pemberantasan judi online menunjukkan lemahnya komitmen penegakan hukum yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.  

“Ketidakseriusan ini mencerminkan lemahnya komitmen penegakan hukum,” sesalnya. 

Selain itu, Chico juga menyoroti keterlibatan oknum aparat dalam praktik judol, sebagaimana terungkap dalam kasus Ferdy Sambo. Menurutnya, praktik tersebut diyakini melibatkan berbagai lembaga, termasuk eksekutif, legislatif, dan institusi penegak hukum. 

“Modus operandi yang menggunakan artis dan keluarga tokoh terkenal sebagai "daya tawar" menunjukkan pola kerja mafia yang sistematis dan terstruktur. Mafia judi online ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi ancaman besar bagi integritas bangsa,” tegasnya. 

Chico juga mengungkapkan bahwa mafia judol, narkoba, dan tambang ilegal dengan kapitalisasi besar diduga turut bermain dalam pilpres, pileg, dan pilkada. 

Lanjut dia, mafia cenderung mendekati penguasa untuk mendapatkan perlindungan dan akses. 

“Oleh karena itu, kami mendesak pembentukan Komite Khusus Independen yang terdiri dari elemen masyarakat, akademisi, dan penegak hukum untuk mengusut tuntas aliran dana ilegal yang digunakan untuk kepentingan politik,” ujarnya. 

Chico juga menyinggung penggunaan hukum sebagai alat politik, yang dinilainya menjadi ancaman bagi demokrasi. Ia mencontohkan kasus yang menjerat keponakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Alwin Jabarti Kiemas, dianggap sebagai bentuk politisasi hukum.  

"Dalam proses pemilu, kami sering menghadapi penyusupan dan infiltrasi. Kasus Alwin Jabarti Kiemas yang baru diungkap pada masa tenang setelah ditahan sebulan sebelumnya adalah contoh nyata politisasi hukum,” bebernya. 

“Penggunaan hukum sebagai alat politik adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Namun, rakyat Indonesia semakin cerdas dan sadar bahwa judi online dapat berkembang masif karena dilindungi oleh oknum aparat dan penguasa,” demikian Chico.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya