Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi saat menghadiri forum Promosi Interoperabilitas IKD dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai Digital Public Infrastructure (DPI) yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat/Istimewa
Jakarta siap menjadi percontohan dalam penerapan interoperabilitas Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari Digital Public Infrastructure.
“Kami sungguh sangat siap untuk DKI Jakarta menjadi contoh, menjadi role model untuk pelaksanaan interoperabilitas IKD dan pemanfaatan data kependudukan sebagai bagian penguatan Digital Public Infrastructure,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 24 November 2024.
Teguh Setyabudi juga menekankan pentingnya evaluasi dampak implementasi IKD melalui kajian akademis.
Menurutnya, akan sangat menarik apabila semua lembaga, baik pemerintah maupun swasta, membuat kajian dampak penerapan IKD. Sebab, data yang dihasilkan nantinya dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebijakan.
Teguh berharap, forum sosialisasi dan promosi ini menjadi momentum untuk memperkuat pemanfaatan data kependudukan sebagai fondasi transformasi digital di tingkat nasional.
“Diharapkan, bagaimana kemudian antarkementerian/lembaga membangun sinergi dan kolaborasi untuk transformasi digital di Indonesia yang baik lagi,” kata Teguh.
Pada kesempatan itu, Teguh yang juga Dirjen Dukcapil definitif ini mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam mendukung upaya pemerintah pusat dalam kegiatan promosi interoperabilitas IKD bagi warga.
"Jakarta membutuhkan data kependudukan yang akurat dan dapat diakses secara digital, serta terintegrasi dengan lembaga lainnya. Saat ini, Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan sistem administrasi kependudukan berbasis digital, salah satunya melalui pengintegrasian NIK atau KTP-el dengan berbagai layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perizinan usaha, dan pemberian bantuan sosial," paparnya.
Lebih lanjut, Teguh menjelaskan, sistem administrasi kependudukan berbasis digital dapat memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik dan membantu pemerintah memastikan program berjalan tepat sasaran, seperti dalam verifikasi penerima bantuan sosial.
"Dalam pengelolaan interoperabilitas antarsistem dan lembaga, kami menyambut baik inisiatif pemerintah pusat untuk memperkenalkan sistem IKD yang menjadikan KTP-el sebagai identitas resmi terintegrasi dengan berbagai layanan publik," imbuhnya.
Menurut Teguh, langkah ini sejalan dengan upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengimplementasikan sistem berbasis digital untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Ia berharap, forum penting ini dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah strategis untuk mempercepat implementasi interoperabilitas IKD dan pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar membangun
Digital Public Infrastructure.
"Saya juga mengajak seluruh peserta untuk berbagi pengalaman, informasi, dan solusi terkait penerapan sistem identitas digital di masing-masing wilayah. Dengan berbagai pengalaman, kita dapat menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah ke depannya," demikian Pj Gubernur Teguh Setyabudi.
