Berita

Mantan Sekretaris Daerah Kota Depok, Supian Suri/Net

Politik

Golkar Heran Supian Suri Kritik Kebijakan Sendiri

MINGGU, 24 NOVEMBER 2024 | 23:55 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kritikan tajam kembali didapat calon Walikota Depok, Supian Suri (SS), dari salah seorang elite Partai Golkar, Dindin Saprudin. Sekretaris DPD Partai Golkar Depok itu menilai pernyataan-pernyataan SS ketika mengomentari kebijakan pemerintah kota sangat tendensius. 

"Dia ini kan dulunya (Sekda). Ada di dalam pemerintahan. Kami menyayangkan narasi-narasi yang disampaikannya tendensius, bukan kritikan yang konstruktif," ujar Dindin melalui keterangan tertulisnya, Minggu, 24 November 2024. 

Sepanjang penyelenggaraan debat kandidat, kata Dindin, SS dinilai 'liar' lantaran sering menggunakan narasi 'eksklusif', 'kelompok sentris', hingga seolah-olah terniaya selama menjalankan tugasnya.  


"Puncaknya saat Supian Suri ini kerap memojokkan Walikota Depok, Mohammad Idris, kerabat dekatnya. Termasuk menarasikan PKS hanya mementingkan kelompoknya. Padahal, jabatan yang ia sandang sebelum dirinya menjadi calon Walikota Depok adalah berkat dorongan orang-orang dan ustaz-ustaz PKS," beber Dindin. 

"Cara-cara seperti ini saya pikir tak etis. Dalam politik ada moral dan etika," tegasnya. 

Dindin lantas menjabarkan sejumlah program yang dikuliti SS, yang dinilainya asal bunyi (asbun). Dalam satu kesempatan, SS menyebut Kartu Depok Sejahtera atau KDS hanya untuk orang-orang tertentu atau didominasi oleh orang-orang PKS saja. 

"Padahal perumus KDS ini salah satunya SS. Dia ini kan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia yang merumuskan, dia yang menjelek-jelekan, kan lucu," sindir Dindin. 

Jika SS menyebut KDS hanyalah untuk kelompok tertentu, menurut Dindin, artinya ada kelompok tertentu milik Supian Suri yang juga ikut kebagian manfaatnya. 

"Jadi ada di bagian siapa SS saat ini? Dengan janji kampanyenya yang tanpa kartu-kartu, artinya SS telah mengkhianati rumusannya sendiri di masa lalu," pungkas Dindin. 

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Indeks Persepsi Korupsi RI Tetap Rendah, Padahal Rajin Nangkap Koruptor

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:17

Adu Prospek Sesi II: BNBR-BRMS-BUMI, Mana yang Lebih Tangguh?

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:11

Sandiaga Uno: Jangan Masuk Politik karena Uang

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:06

Grup Bakrie Jadi Sorotan, Saham DEWA dan BRMS Pimpin Pergerakan di Sesi Siang

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:56

Angkot Uzur Tak Boleh Lagi Wara Wiri di Kota Bogor

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:53

BNBR Fluktuatif di Sesi I: Sempat Bertahan di Rp230, Kini Menguji Level Support Rp200

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:48

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Sufmi Dasco Tegaskan Pilpres Tetap Dipilih Rakyat Langsung

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:35

Ekspor Ekonomi Kreatif RI Catat Tren Positif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:29

Aplikasi jadi Subsektor Tertinggi Investasi Ekonomi Kreatif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:16

Selengkapnya