Berita

Mantan Sekretaris Daerah Kota Depok, Supian Suri/Net

Politik

Golkar Heran Supian Suri Kritik Kebijakan Sendiri

MINGGU, 24 NOVEMBER 2024 | 23:55 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kritikan tajam kembali didapat calon Walikota Depok, Supian Suri (SS), dari salah seorang elite Partai Golkar, Dindin Saprudin. Sekretaris DPD Partai Golkar Depok itu menilai pernyataan-pernyataan SS ketika mengomentari kebijakan pemerintah kota sangat tendensius. 

"Dia ini kan dulunya (Sekda). Ada di dalam pemerintahan. Kami menyayangkan narasi-narasi yang disampaikannya tendensius, bukan kritikan yang konstruktif," ujar Dindin melalui keterangan tertulisnya, Minggu, 24 November 2024. 

Sepanjang penyelenggaraan debat kandidat, kata Dindin, SS dinilai 'liar' lantaran sering menggunakan narasi 'eksklusif', 'kelompok sentris', hingga seolah-olah terniaya selama menjalankan tugasnya.  

"Puncaknya saat Supian Suri ini kerap memojokkan Walikota Depok, Mohammad Idris, kerabat dekatnya. Termasuk menarasikan PKS hanya mementingkan kelompoknya. Padahal, jabatan yang ia sandang sebelum dirinya menjadi calon Walikota Depok adalah berkat dorongan orang-orang dan ustaz-ustaz PKS," beber Dindin. 

"Cara-cara seperti ini saya pikir tak etis. Dalam politik ada moral dan etika," tegasnya. 

Dindin lantas menjabarkan sejumlah program yang dikuliti SS, yang dinilainya asal bunyi (asbun). Dalam satu kesempatan, SS menyebut Kartu Depok Sejahtera atau KDS hanya untuk orang-orang tertentu atau didominasi oleh orang-orang PKS saja. 

"Padahal perumus KDS ini salah satunya SS. Dia ini kan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia yang merumuskan, dia yang menjelek-jelekan, kan lucu," sindir Dindin. 

Jika SS menyebut KDS hanyalah untuk kelompok tertentu, menurut Dindin, artinya ada kelompok tertentu milik Supian Suri yang juga ikut kebagian manfaatnya. 

"Jadi ada di bagian siapa SS saat ini? Dengan janji kampanyenya yang tanpa kartu-kartu, artinya SS telah mengkhianati rumusannya sendiri di masa lalu," pungkas Dindin. 

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya