Berita

Mantan Sekretaris Daerah Kota Depok, Supian Suri/Net

Politik

Golkar Heran Supian Suri Kritik Kebijakan Sendiri

MINGGU, 24 NOVEMBER 2024 | 23:55 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kritikan tajam kembali didapat calon Walikota Depok, Supian Suri (SS), dari salah seorang elite Partai Golkar, Dindin Saprudin. Sekretaris DPD Partai Golkar Depok itu menilai pernyataan-pernyataan SS ketika mengomentari kebijakan pemerintah kota sangat tendensius. 

"Dia ini kan dulunya (Sekda). Ada di dalam pemerintahan. Kami menyayangkan narasi-narasi yang disampaikannya tendensius, bukan kritikan yang konstruktif," ujar Dindin melalui keterangan tertulisnya, Minggu, 24 November 2024. 

Sepanjang penyelenggaraan debat kandidat, kata Dindin, SS dinilai 'liar' lantaran sering menggunakan narasi 'eksklusif', 'kelompok sentris', hingga seolah-olah terniaya selama menjalankan tugasnya.  


"Puncaknya saat Supian Suri ini kerap memojokkan Walikota Depok, Mohammad Idris, kerabat dekatnya. Termasuk menarasikan PKS hanya mementingkan kelompoknya. Padahal, jabatan yang ia sandang sebelum dirinya menjadi calon Walikota Depok adalah berkat dorongan orang-orang dan ustaz-ustaz PKS," beber Dindin. 

"Cara-cara seperti ini saya pikir tak etis. Dalam politik ada moral dan etika," tegasnya. 

Dindin lantas menjabarkan sejumlah program yang dikuliti SS, yang dinilainya asal bunyi (asbun). Dalam satu kesempatan, SS menyebut Kartu Depok Sejahtera atau KDS hanya untuk orang-orang tertentu atau didominasi oleh orang-orang PKS saja. 

"Padahal perumus KDS ini salah satunya SS. Dia ini kan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia yang merumuskan, dia yang menjelek-jelekan, kan lucu," sindir Dindin. 

Jika SS menyebut KDS hanyalah untuk kelompok tertentu, menurut Dindin, artinya ada kelompok tertentu milik Supian Suri yang juga ikut kebagian manfaatnya. 

"Jadi ada di bagian siapa SS saat ini? Dengan janji kampanyenya yang tanpa kartu-kartu, artinya SS telah mengkhianati rumusannya sendiri di masa lalu," pungkas Dindin. 

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

PKS Minta Pemerintah Fokus Reformasi Kebencanaan, Bukan Merger Besar-Besaran

Kamis, 10 September 2026 | 10:25

Minyak Dunia Kembali Membara, Rupiah Tertekan ke Rp17.528 per Dolar AS

Kamis, 10 September 2026 | 10:10

Prabowo Bicara Masa Depan RI: 2050 Jadi Kekuatan Besar Dunia

Kamis, 10 September 2026 | 10:06

Usai Tiga Hari Ambruk, Harga Emas Antam Kembali Naik

Kamis, 10 September 2026 | 09:57

KPK Bidik Pemilik PT CMC dan Cara Dapat Proyek di Bengkulu

Kamis, 10 September 2026 | 09:39

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Imparsial: Status Tak Boleh Beri Jalur Hukum Khusus

Kamis, 10 September 2026 | 09:38

IHSG Dibuka Hijau, Investor Cermati Sentimen Global

Kamis, 10 September 2026 | 09:31

Mentan Amran Berduka, Tiga Petugas Pertanian Tewas Ditembak di Jayawijaya

Kamis, 10 September 2026 | 09:18

Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan dan Kerukunan dalam Demokrasi

Kamis, 10 September 2026 | 09:11

Bupati Lahat: Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina

Kamis, 10 September 2026 | 09:04

Selengkapnya