Presiden Prabowo Subianto/Ist
Presiden Prabowo Subianto yang berhasil membawa pulang investasi sebesar 18,5 miliar dolar AS atau setara Rp294,1 triliun setelah dua pekan lawatan ke luar negeri.
Hal itu mendapat apresiasi dari peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), Muhammad Anwar.
Menurutnya, komitmen investasi tersebut mencerminkan kombinasi dua faktor utama, yaitu kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan daya tarik insentif yang ditawarkan kepada investor.
“Keduanya berjalan beriringan dan saling melengkapi dalam upaya pemerintah menarik investasi asing,” ujar Anwar, Minggu, 24 November 2024.
Ia menambahkan, kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo sebagai mitra strategis muncul dari pandangan bahwa Indonesia, dengan populasi besar dan lokasinya yang strategis, adalah pemain penting di kawasan.
“Pemerintahan Prabowo juga dianggap proaktif dalam membuka peluang kerja sama global, menciptakan citra stabil dan optimistis terhadap perekonomian Indonesia,” ucapnya.
Lebih lanjut, Anwar menyebut bahwa peluang investasi yang melebihi target ini juga merupakan hasil dari target ambisius Presiden Prabowo, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen.
“Seperti negara-negara lain yang bersaing untuk menarik investasi, Indonesia juga menawarkan berbagai kemudahan, mulai dari keringanan pajak, penyederhanaan birokrasi, hingga akses ke sektor-sektor strategis,” paparnya.
Namun, Anwar mengingatkan bahwa insentif tersebut harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari potensi pengorbanan jangka panjang, seperti hilangnya pendapatan negara atau dampak lingkungan yang tidak diantisipasi.
“Tantangan terbesar dari komitmen investasi ini adalah memastikan bahwa semua janji tersebut terealisasi dan menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian serta masyarakat,” ulasnya.
Selanjutnya, ia mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pengelolaan investasi di sektor-sektor yang memiliki dampak luas, seperti energi terbarukan, manufaktur, dan infrastruktur.
“Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat agar investasi tidak hanya menguntungkan pihak asing, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi tenaga kerja lokal, transfer teknologi, dan pengembangan industri nasional,” pungkasnya.
