Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi)/Net
Pilkada Jawa Tengah 2024 menyita perhatian dengan perbedaan hasil survei antara tiga lembaga di bawah naungan Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) yakni Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Indikator Politik Indonesia dan Populi Center.
SMRC mengeluarkan hasil survei dengan menunjukkan keunggulan elektabilitas dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Nomor Urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi atau Hendi.
SMRC pada periode dalam rilis survei periode 7-12 November, menyatakan elektabilitas dari Andika-Hendi berada di angka 50,4 persen. Sementara, elektabilitas pasangan nomor urut 2, Ahmad Lutfi-Taj Yasin di angka 47,0 persen.
Hasil survei ini berbeda dari yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia. Lembaga besutan Burhanuddin Muhtadi tersebut menyatakan elektabilitas pasangan Lutfi-Taj Yasin terekam unggul, yakni di angka 47,19 persen sedangkan pasangan Andika-Hendi hanya di angka 43,46 persen. Survei Indikator tersebut juga dilakukan di periode yang sama yakni 7-13 November.
Terbaru, perbedaan mencolok kembali terlihat dari hasil survei Populi Center. Populi Center dalam rilis survei yang digelar pada periode 17-22 November menemukan Lutfi-Taj Yasin unggul dengan elektabilitas sebesar 57,8 persen sedangkan pesaingnya yakni Andika-Hendi di angka 32,8 persen.
Atas perbedaan hasil survei tersebut, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Profesor Kacung Marijan menyatakan Persepi harus mengambil tindakan tegas kepada anggotanya.
Hal ini, kata dia, seperti yang telah dilakukan oleh Persepi ketika terdapat perbedaan hasil survei antara LSI dan Poltracking di Pilkada DKI Jakarta 2024 belum lama ini.
“Harus fair dong, yang di Jakarta itu kan Persepi turun tangan. Ya biar fair, jangan sampai Jakarta turun tangan tapi di Jateng ga turun tangan kan gitu,” ujar Kacung kepada wartawan, Sabtu, 23 November 2024.
Dia menjelaskan, publik akan bertanya-tanya jika Persepi tidak memanggil anggotanya atas hasil survei yang berbeda di Jateng.
Mengingat di Jakarta, Persepi sangat gesit melakukan pemanggilan LSI dan Poltracking Indonesia, ketika terjadi perbedaan hasil survei.
“Jangan sampai di satu daerah turun tapi di daerah lain tidak turun. Itu kan bisa melahirkan prasangka baru. Kalau memang organisasi memanggil itu kan ya harus sama sama,” demikian Kacung.