Masuk Prolegnas 2025, Penrad: RUU Masyarakat Hukum Adat Cita-Cita Bersama

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) akhirnya resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian mengatakan keputusan ini menjadi angin segar bagi masyarakat adat di seluruh Indonesia yang telah lama menantikan pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka.

“Ini adalah cita-cita dan semangat yang sudah lama dinantikan masyarakat hukum adat. Saya mengajak semua pihak untuk berjuang mewujudkan ini menjadi kenyataan,” ujar Penrad dalam keterangannya, Jumat, 22 November 2024.

Selain RUU MHA, terdapat tiga RUU lain usulan DPD RI yang juga masuk Prolegnas Prioritas 2025, yaitu RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Perubahan UU Pemerintahan Daerah, dan RUU Daerah Kepulauan.

Penrad merupakan senator asal Sumatera Utara ini merupakan sosok yang terus mengawal pengakuan hukum bagi masyarakat adat. Dalam sebuah rapat di Komite I DPD RI pada 15 Oktober 2024, Penrad menyoroti berbagai kasus yang menimpa masyarakat adat akibat belum adanya pengakuan yang memadai terhadap hak ulayat mereka. Diharapkan UU MHA ini akan meredam konflik agraria yang kerap terjadi antara masyarakat adat dengan korporat di berbagai wilayah nusantara.

“Masyarakat adat punya peran besar dalam sejarah dan kebudayaan bangsa. Namun, hingga saat ini, banyak dari mereka yang tidak mendapatkan alas hak yang seharusnya,” pungkasnya.