Berita

Kementerian Luar Negeri RI/RMOL

Dunia

Indonesia Kecewa DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Gaza

JUMAT, 22 NOVEMBER 2024 | 10:08 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi gencatan senjata Gaza, memicu kekecewaan di kalangan pendukung Palestina. 

Indonesia yang telah lama menjadi rekan Palestina mengungkapkan kekecewaannya karena untuk ke empat kalinya resolusi terkait gencatan senjata Gaza di DK PBB mendapat veto dari Amerika Serikat. 

"Indonesia menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB pada 20 November 2024 mengesahkan rancangan resolusi untuk gencatan senjata di Gaza dan dilepaskannya seluruh sandera," tulis Kementerian Luar Negeri RI dalam unggahan di X pada Jumat, 22 November 2024. 


Menurut Kemlu RI, tidak adanya kesepakatan di antara DK PBB terkait isu Gaza akan semakin memperparah konflik di sana. 

"Kegagalan tersebut menghambat proses perdamaian dan makin memperparah penderitaan rakyat Palestina," tegasnya. 

Dikatakan bahwa Indonesia mendorong komunitas internasional untuk melakukan semua langkah segera yang diperlukan demi tercapainya gencatan senjata permanen dan akses dan penyaluran bantuan kemanusiaan yang tidak terhambat bagi warga Palestina.

DK PBB pada Rabu, 20 November 2024, melakukan pemungutan suara untuk resolusi tersebut, 14 dari 15 anggotanya menyatakan suara setuju dan hanya AS yang menolak upaya penghentian perang tersebut.

Resolusi yang diajukan menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen yang harus dihormati oleh semua pihak, dan selanjutnya menegaskan kembali tuntutannya untuk pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera.

Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood menjelaskan bahwa mereka tidak mendukung proposal gencatan senjata tanpa syarat yang akan mempersulit pemulangan sandera.

“Hamas akan menganggapnya sebagai pembenaran atas strategi sinisnya untuk berharap dan berdoa agar masyarakat internasional melupakan nasib lebih dari 100 sandera dari lebih dari 20 negara anggota yang telah ditahan selama 410 hari," paparnya, seperti dimuat Associated Press.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya