Berita

Kementerian Luar Negeri RI/RMOL

Dunia

Indonesia Kecewa DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Gaza

JUMAT, 22 NOVEMBER 2024 | 10:08 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi gencatan senjata Gaza, memicu kekecewaan di kalangan pendukung Palestina. 

Indonesia yang telah lama menjadi rekan Palestina mengungkapkan kekecewaannya karena untuk ke empat kalinya resolusi terkait gencatan senjata Gaza di DK PBB mendapat veto dari Amerika Serikat. 

"Indonesia menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB pada 20 November 2024 mengesahkan rancangan resolusi untuk gencatan senjata di Gaza dan dilepaskannya seluruh sandera," tulis Kementerian Luar Negeri RI dalam unggahan di X pada Jumat, 22 November 2024. 


Menurut Kemlu RI, tidak adanya kesepakatan di antara DK PBB terkait isu Gaza akan semakin memperparah konflik di sana. 

"Kegagalan tersebut menghambat proses perdamaian dan makin memperparah penderitaan rakyat Palestina," tegasnya. 

Dikatakan bahwa Indonesia mendorong komunitas internasional untuk melakukan semua langkah segera yang diperlukan demi tercapainya gencatan senjata permanen dan akses dan penyaluran bantuan kemanusiaan yang tidak terhambat bagi warga Palestina.

DK PBB pada Rabu, 20 November 2024, melakukan pemungutan suara untuk resolusi tersebut, 14 dari 15 anggotanya menyatakan suara setuju dan hanya AS yang menolak upaya penghentian perang tersebut.

Resolusi yang diajukan menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen yang harus dihormati oleh semua pihak, dan selanjutnya menegaskan kembali tuntutannya untuk pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera.

Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood menjelaskan bahwa mereka tidak mendukung proposal gencatan senjata tanpa syarat yang akan mempersulit pemulangan sandera.

“Hamas akan menganggapnya sebagai pembenaran atas strategi sinisnya untuk berharap dan berdoa agar masyarakat internasional melupakan nasib lebih dari 100 sandera dari lebih dari 20 negara anggota yang telah ditahan selama 410 hari," paparnya, seperti dimuat Associated Press.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya