Berita

Presiden Rusia, Vladimir Putin/Net

Dunia

Doktrin Nuklir Rusia Berubah, Apa yang Ingin Putin Sampaikan ke Barat?

KAMIS, 21 NOVEMBER 2024 | 15:00 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Baru-baru ini, Rusia menjadi sorotan karena memperbarui doktrin nuklirnya dan telah ditandatangani secara resmi oleh Presiden Vladimir Putin.

Mengutip Reuters pada Kamis, 21 November 2024, penandatanganan doktrin nuklir yang baru dilakukan Putin hari Selasa, 19 November 2024.

Dokumen setebal tujuh halaman tersebut, menggantikan doktrin tahun 2020 yang melihat senjata nuklir sebagai sarana untuk menghalangi musuh dan menetapkan skenario yang akan dipertimbangkan untuk menggunakannya jika terancam.


Isi dokumen tersebut sebenarnya tidak mengejutkan karena Putin telah berbicara di depan umum tentang perubahan doktrin sejak 25 September.

Pengesahan doktrin nuklir baru bersamaan dengan adanya laporan serangan rudal jarak jauh buatan AS, ATACMS oleh Rusia di wilayah perbatasan, sebuah langkah yang dianggap Moskow sebagai eskalasi besar.

Dokumen tersebut menyatakan bahwa setiap agresi terhadap Rusia oleh negara non-nuklir yang dilakukan dengan partisipasi atau dukungan negara nuklir akan dianggap sebagai serangan gabungan.

Dicantumkan juga skenario tambahan di mana Moskow akan mempertimbangkan serangan balasan nuklir, jika memiliki informasi yang dapat diandalkan tentang peluncuran serangan udara lintas batas besar-besaran terhadap Rusia menggunakan pesawat, rudal, dan pesawat nirawak.

Rusia secara resmi menempatkan sekutu dekatnya Belarus di bawah payung nuklirnya sejak tahun lalu.

Setelah doktrin nuklir diubah, Rusia mungkin menggunakan senjata nuklir jika terjadi serangan konvensional terhadap dirinya sendiri ataupun Belarus.

Doktrin ini bisa memicu konflik langsung antara sekutu Barat dengan Moskow dan mengubah perang Ukraina ke arah Perang Dunia Ketiga.

Peneliti Senior di Belfer Center Harvard, Mariana Budjeryn menilai doktrin nuklir terbaru tidak jauh beda dengan apa yang diubah tahun 2020 lalu.

"Versi sebelumnya dari doktrin Rusia yang diadopsi pada tahun 2020 juga memungkinkan respons nuklir terhadap serangan konvensional skala besar, tetapi hanya dalam keadaan ekstrem di mana kelangsungan hidup negara dipertaruhkan," ujarnya.

Tetapi Budjerryn mempertanyakan parameter apa yang digunakan Rusia saat menentukan untuk mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir.

"Formulasi ini telah berubah menjadi keadaan ekstrem yang membahayakan kedaulatan Rusia. Nah, apa sebenarnya artinya itu dan siapa yang mendefinisikan ancaman serius terhadap kedaulatan?" kata dia.

Ketegangan semakin meningkat setelah Ukraina dan Barat menyebut Rusia telah melibatkan pasukan Korea Utara dalam perangnya. Laporan yang kemudian dibantah Moskow.

Sejumlah pemimpin Barat mengatakan mereka tidak akan terintimidasi oleh Rusia. AS menolak menyesuaikan kebijakan nuklirnya dengan Moskow.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot menilai doktrin nuklir Putin hanya sekedar retorika ancaman. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku khawatir karena Putin semakin menunjukkan posisinya untuk tidak mendukung jalan damai.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya