Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Bos-bos BUMN Berganti, Erick Tegaskan Kepemimpinan Memiliki Batasan Waktu

KAMIS, 21 NOVEMBER 2024 | 12:39 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perubahan susunan manajemen, baik Komisaris dan Direksi di perusahaan pelat merah merupakan sesuatu yang lumrah terjadi

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan perubahan dapat dilakukan ketika diperlukan. 

Erick menegaskan, semua kepemimpinan di BUMN memiliki batasan waktu. Salah satu contohnya, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, yang menjabat hingga 7 tahun.


"Bu Nicke, beliau berhasil tetapi kan sudah 7 tahun, Dirut Pertamina terlama. Sekarang Pak Simon (Simon Aloysius Mantiri) masuk. Saya rasa sebuah transisi yang baik, tidak ada istilahnya nanti malah sebuah kebijakan yang set back, justru ini akan jadi keberlanjutan," kata Erick, dalam pernyataan di Jakarta, dikutip Kamis 21 November 2024.

Sebelumnya, ada beberapa posisi Komisaris dan Direksi BUMN yang dirubah.

Mulai dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT LEN Industri (Persero) dan PT Pindad, hingga yang terbaru, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memutuskan mengubah susunan pengurus pada Selasa, 19 November 2024.

Hasil RUPS ASDP Indonesia Ferry menyepakati pergantian jajaran Dewan Komisaris dan perubahan nomenklatur Direksi Perseroan sebagai bagian dari langkah strategis perusahaan. 

Hal ini untuk memperkuat struktur organisasi dan menjawab tantangan bisnis di masa depan.

Selain itu, Erick juga berencana mengganti posisi Komisaris Utama PT LEN Industri (Persero) Muhammad Herindra, lantaran telah ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Posisi ini, digadang-gadang akan diisi oleh Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto.

"Karena memang dulu Pak Herindra juga kan dulu Wamenhan sebelum jadi Kepala BIN," kata Erick.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya