Berita

Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood/Net

Dunia

Untuk Keempat Kalinya, AS Veto Resolusi DK PBB Soal Gaza

KAMIS, 21 NOVEMBER 2024 | 10:13 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Resolusi gencatan senjata Gaza yang diajukan Dewan Keamanan PBB kembali gagal diadopsi setelah Amerika Serikat menjatuhkan veto tanda tidak setuju.

DK PBB pada Rabu, 20 November 2024, melakukan pemungutan suara untuk resolusi tersebut, 14 dari 15 anggotanya menyatakan suara setuju dan hanya AS yang menolak upaya penghentian perang tersebut.

Resolusi yang diajukan menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen yang harus dihormati oleh semua pihak, dan selanjutnya menegaskan kembali tuntutannya untuk pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera.


Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood menjelaskan bahwa mereka tidak mendukung proposal gencatan senjata tanpa syarat yang akan mempersulit pemulangan sandera.

“Hamas akan menganggapnya sebagai pembenaran atas strategi sinisnya untuk berharap dan berdoa agar masyarakat internasional melupakan nasib lebih dari 100 sandera dari lebih dari 20 negara anggota yang telah ditahan selama 410 hari," paparnya, seperti dimuat Associated Press.

Merespon veto AS, Wakil Dubes Palestina di PBB, Majed Bamya mengaku marah dan kecewa karena DK PBB kembali gagal menuntut diakhirinya perang yang telah memakan lebih dari 43.000 korban jiwa.

“Apakah mereka punya hak untuk membunuh, dan satu-satunya hak yang kita miliki adalah untuk mati? Anda menyaksikan upaya untuk memusnahkan suatu bangsa, menghancurkan suatu bangsa," kata Bamya.

Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama menyebut veto AS justru akan memberi pesan pada Israel bahwa genosida mereka bisa dilanjutkan kembali tanpa ada yang berani mengusik.

"Anda dapat melanjutkan hukuman kolektif Anda terhadap rakyat Palestina dengan impunitas penuh. Di ruang sidang ini, Anda menikmati kekebalan," ujarnya dalam kalimat satir.

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, membalas bahwa resolusi tersebut bukanlah jalan menuju perdamaian, melainkan peta jalan menuju lebih banyak teror, lebih banyak penderitaan, dan lebih banyak pertumpahan darah.

Ia berterima kasih kepada AS karena telah menggunakan hak vetonya, karena berdiri di pihak moralitas dan keadilan, serta menolak meninggalkan para sandera.

Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengutuk keras hak veto tersebut, dengan mengklaim bahwa Amerika Serikat sekali lagi menunjukkan campur tangannya dalam perang Gaza.

"Kami menuntut AS untuk menghentikan kebijakan permusuhan yang kikuk ini jika benar-benar ingin mengakhiri perang dan mencapai keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut, seperti yang kami dengar dari pemerintahan mendatang,” kata Hamas.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya