Kader LMND Inggrid Nola/Ist
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) melontarkan kritik tajam terhadap slogan kampanye yang mengedepankan seksualitas perempuan dalam kampanye Pilkada.
Misalnya ada slogan “pilih yang cantik” seperti pada kampanye dari salah satu pasangan calon di Pilkada Maluku Utara (Malut).
Kader LMND sekaligus Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB FORMALUT) Jabodetabek, Inggrid Nola, menilai slogan tersebut tidak hanya merendahkan perempuan, tetapi juga mencerminkan kemunduran dalam pendidikan politik di Indonesia.
“Berabad-abad, standar kecantikan telah didominasi oleh konstruksi patriarki yang menekan perempuan untuk memenuhi ekspektasi kecantikan yang sempit. Kini, di tengah gerakan kesadaran kecantikan yang lebih inklusif, justru muncul kampanye politik yang mengedepankan standar kecantikan palsu,” kata Inggrid kepada awak media, Rabu, 20 November 2024
Ia menyoroti bagaimana standar kecantikan yang sempit, seperti tubuh langsing, kulit cerah, rambut panjang, dan wajah tanpa cela, menciptakan hierarki kecantikan yang memarjinalkan perempuan yang tidak sesuai dengan citra ideal tersebut.
Inggrid menilai bahwa standar kecantikan ini tidak hanya menjadi alat kapitalisme melalui media, tetapi juga merembet ke ranah politik.
Kampanye yang mengedepankan “kecantikan” sebagai nilai jual dianggap sebagai bentuk pendisiplinan tubuh perempuan yang membahayakan demokrasi.
“Kampanye seperti ini menunjukkan bagaimana wajah dan sensualitas perempuan dimanfaatkan untuk mendulang suara. Partai tidak sungguh-sungguh mencari kader perempuan yang ideologis dan cakap, tetapi lebih memilih mereka yang muda, good looking, atau memiliki hubungan kerabat. Ini adalah bentuk kemunduran politik,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa slogan seperti “pilih yang cantik” adalah cerminan dari politik yang minim gagasan. Di tengah kompleksitas persoalan Malut, seperti ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya alam, dan keterbatasan akses pendidikan serta kesehatan, kampanye seperti ini dianggap tidak memberikan solusi konkret.
Dalam pandangan Inggrid, seksualitas tubuh perempuan dalam kampanye politik adalah bentuk politisasi yang menakutkan.
“Standar kecantikan yang dipromosikan ini hanyalah alat kontrol kapitalisme dan patriarki. Mereka memanipulasi tubuh perempuan untuk meraih suara tanpa memberikan pendidikan politik yang substansial kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa kampanye politik seharusnya menjadi ruang perjuangan gagasan, bukan panggung kontes kecantikan. Normalisasi seksualitas tubuh perempuan hanya akan melanggengkan ketimpangan gender dan memperburuk representasi perempuan dalam politik.
Sebagai aktivis perempuan dan kader LMND, Inggrid menyerukan agar partai politik menghentikan praktik ini dan mulai mengedepankan kaderisasi berbasis ideologi dan gagasan.
Menurutnya, Malut membutuhkan pemimpin yang membawa visi besar untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar wajah cantik yang dijadikan komoditas politik.
“Kita harus melawan normalisasi ini dan membangun kesadaran kolektif bahwa perempuan dalam politik bukanlah objek, melainkan subjek perjuangan. Seksualitas tubuh perempuan dalam kampanye harus dihentikan, karena ini bukan hanya merendahkan perempuan, tetapi juga menghancurkan kualitas demokrasi kita,” jelasnya.
Dengan kritik ini, Inggrid mengingatkan bahwa politik sejatinya adalah alat transformasi sosial, bukan arena untuk memperkuat konstruksi patriarki yang mengekang perempuan.
“Politik adalah ruang perjuangan gagasan, bukan ajang pamer penampilan. Saat tubuh perempuan dijadikan alat mendulang suara, maka kita telah kehilangan arah dalam membangun demokrasi yang bermartabat,” tutupnya.
