Berita

Gubernur BI, Perry Warjiyo/Net

Bisnis

Pertumbuhan Ekonomi Global Diprediksi Melambat, Gubernur BI Soroti Dampak Kebijakan Trump

RABU, 20 NOVEMBER 2024 | 17:10 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pertumbuhan ekonomi global pada 2024 diprediksi melambat menjadi 3,1 persen dari potensi sebelumnya 3,2 persen, menyusul terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). 

Hal ini diungkapkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG), Rabu 20 November 2024.

Menurut Perry, perlambatan ekonomi ini dipicu oleh dinamika politik AS pasca pemilu serta meningkatnya konflik geopolitik global. Ia menjelaskan, kebijakan ekonomi Trump yang berfokus pada kepentingan domestik (inward looking) berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi global.


"Trump akan menerapkan tarif perdagangan tinggi terhadap negara-negara yang memiliki surplus besar dengan AS, seperti China, Uni Eropa, Meksiko, Vietnam, dan lainnya," ujar Perry.

Dampak kebijakan tersebut, lanjutnya, akan kembali dirasakan oleh China yang pertumbuhan ekonominya sedang melambat dan Uni Eropa yang stagnan. Perry menilai kondisi ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi global.

Di sisi lain, Perry mencatat bahwa di AS, proses penurunan inflasi berjalan lambat, sehingga ruang untuk menurunkan suku bunga acuan Federal Reserve (Fed Funds Rate/FFR) menjadi lebih terbatas. Kebutuhan pembiayaan defisit fiskal yang lebih besar turut mendorong kenaikan yield obligasi AS (US Treasury) baik jangka pendek maupun panjang.

"Perubahan politik di AS tersebut telah berdampak pada menguatnya mata uang Dolar AS secara luas, serta berbaliknya preferensi investor global dengan memindahkan alokasi portofolionya kembali ke AS," sambungnya.

Sentimen ini kemudian dapat menyebabkan pelemahan mata uang berbagai negara dan arus keluar portofolio asing dari Emerging Market (EM).

Untuk menghadapi dampak rambatan global ini, Perry menekankan pentingnya penguatan respons kebijakan guna menjaga ketahanan eksternal, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.

"Penguatan respons kebijakan diperlukan untuk memperkuat ketahanan eksternal dari dampak negatif memburuknya rambatan global tersebut terhadap perekonomian di negara-negara EM, termasuk Indonesia," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya