Berita

Gubernur BI, Perry Warjiyo/Net

Bisnis

Pertumbuhan Ekonomi Global Diprediksi Melambat, Gubernur BI Soroti Dampak Kebijakan Trump

RABU, 20 NOVEMBER 2024 | 17:10 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pertumbuhan ekonomi global pada 2024 diprediksi melambat menjadi 3,1 persen dari potensi sebelumnya 3,2 persen, menyusul terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). 

Hal ini diungkapkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG), Rabu 20 November 2024.

Menurut Perry, perlambatan ekonomi ini dipicu oleh dinamika politik AS pasca pemilu serta meningkatnya konflik geopolitik global. Ia menjelaskan, kebijakan ekonomi Trump yang berfokus pada kepentingan domestik (inward looking) berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi global.


"Trump akan menerapkan tarif perdagangan tinggi terhadap negara-negara yang memiliki surplus besar dengan AS, seperti China, Uni Eropa, Meksiko, Vietnam, dan lainnya," ujar Perry.

Dampak kebijakan tersebut, lanjutnya, akan kembali dirasakan oleh China yang pertumbuhan ekonominya sedang melambat dan Uni Eropa yang stagnan. Perry menilai kondisi ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi global.

Di sisi lain, Perry mencatat bahwa di AS, proses penurunan inflasi berjalan lambat, sehingga ruang untuk menurunkan suku bunga acuan Federal Reserve (Fed Funds Rate/FFR) menjadi lebih terbatas. Kebutuhan pembiayaan defisit fiskal yang lebih besar turut mendorong kenaikan yield obligasi AS (US Treasury) baik jangka pendek maupun panjang.

"Perubahan politik di AS tersebut telah berdampak pada menguatnya mata uang Dolar AS secara luas, serta berbaliknya preferensi investor global dengan memindahkan alokasi portofolionya kembali ke AS," sambungnya.

Sentimen ini kemudian dapat menyebabkan pelemahan mata uang berbagai negara dan arus keluar portofolio asing dari Emerging Market (EM).

Untuk menghadapi dampak rambatan global ini, Perry menekankan pentingnya penguatan respons kebijakan guna menjaga ketahanan eksternal, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.

"Penguatan respons kebijakan diperlukan untuk memperkuat ketahanan eksternal dari dampak negatif memburuknya rambatan global tersebut terhadap perekonomian di negara-negara EM, termasuk Indonesia," pungkasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya