Berita

Gubernur BI, Perry Warjiyo/Net

Bisnis

Pertumbuhan Ekonomi Global Diprediksi Melambat, Gubernur BI Soroti Dampak Kebijakan Trump

RABU, 20 NOVEMBER 2024 | 17:10 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pertumbuhan ekonomi global pada 2024 diprediksi melambat menjadi 3,1 persen dari potensi sebelumnya 3,2 persen, menyusul terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). 

Hal ini diungkapkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG), Rabu 20 November 2024.

Menurut Perry, perlambatan ekonomi ini dipicu oleh dinamika politik AS pasca pemilu serta meningkatnya konflik geopolitik global. Ia menjelaskan, kebijakan ekonomi Trump yang berfokus pada kepentingan domestik (inward looking) berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi global.


"Trump akan menerapkan tarif perdagangan tinggi terhadap negara-negara yang memiliki surplus besar dengan AS, seperti China, Uni Eropa, Meksiko, Vietnam, dan lainnya," ujar Perry.

Dampak kebijakan tersebut, lanjutnya, akan kembali dirasakan oleh China yang pertumbuhan ekonominya sedang melambat dan Uni Eropa yang stagnan. Perry menilai kondisi ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi global.

Di sisi lain, Perry mencatat bahwa di AS, proses penurunan inflasi berjalan lambat, sehingga ruang untuk menurunkan suku bunga acuan Federal Reserve (Fed Funds Rate/FFR) menjadi lebih terbatas. Kebutuhan pembiayaan defisit fiskal yang lebih besar turut mendorong kenaikan yield obligasi AS (US Treasury) baik jangka pendek maupun panjang.

"Perubahan politik di AS tersebut telah berdampak pada menguatnya mata uang Dolar AS secara luas, serta berbaliknya preferensi investor global dengan memindahkan alokasi portofolionya kembali ke AS," sambungnya.

Sentimen ini kemudian dapat menyebabkan pelemahan mata uang berbagai negara dan arus keluar portofolio asing dari Emerging Market (EM).

Untuk menghadapi dampak rambatan global ini, Perry menekankan pentingnya penguatan respons kebijakan guna menjaga ketahanan eksternal, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.

"Penguatan respons kebijakan diperlukan untuk memperkuat ketahanan eksternal dari dampak negatif memburuknya rambatan global tersebut terhadap perekonomian di negara-negara EM, termasuk Indonesia," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

DPR Minta Pengusaha Klub Malam Jangan Beri Ruang Peredaran Narkoba

Selasa, 09 Juni 2026 | 02:09

Telkom Bersama KIP Dukung Literasi Keterbukaan Informasi Publik

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:45

Buku ‘Presiden Solusi’ Ulas Rekam Jejak Transformasi Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:20

Ratifikasi ILO C188 Jangan Ulangi Kesalahan Implementasi MLC 2006

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:01

Miris! Purbaya Belum Siapkan Insentif buat Pedagang Tahu Tempe

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:42

Keanu Bantah Terima Duit Penipuan Jemaah Umrah Hanania

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:16

Ketum PPP Mardiono Dilaporkan ke Polisi, Dugaan Pemalsuan Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:12

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Bupati Muara Enim Dkk Langsung Digiring ke KPK Usai Terjaring OTT

Senin, 08 Juni 2026 | 23:45

Segel Gerai Tiffany & Co Dibuka Usai Sepakat Bayar Denda Rp97,49 M

Senin, 08 Juni 2026 | 23:16

Selengkapnya