Berita

Gubernur BI, Perry Warjiyo/Net

Bisnis

Pertumbuhan Ekonomi Global Diprediksi Melambat, Gubernur BI Soroti Dampak Kebijakan Trump

RABU, 20 NOVEMBER 2024 | 17:10 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pertumbuhan ekonomi global pada 2024 diprediksi melambat menjadi 3,1 persen dari potensi sebelumnya 3,2 persen, menyusul terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). 

Hal ini diungkapkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG), Rabu 20 November 2024.

Menurut Perry, perlambatan ekonomi ini dipicu oleh dinamika politik AS pasca pemilu serta meningkatnya konflik geopolitik global. Ia menjelaskan, kebijakan ekonomi Trump yang berfokus pada kepentingan domestik (inward looking) berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi global.


"Trump akan menerapkan tarif perdagangan tinggi terhadap negara-negara yang memiliki surplus besar dengan AS, seperti China, Uni Eropa, Meksiko, Vietnam, dan lainnya," ujar Perry.

Dampak kebijakan tersebut, lanjutnya, akan kembali dirasakan oleh China yang pertumbuhan ekonominya sedang melambat dan Uni Eropa yang stagnan. Perry menilai kondisi ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi global.

Di sisi lain, Perry mencatat bahwa di AS, proses penurunan inflasi berjalan lambat, sehingga ruang untuk menurunkan suku bunga acuan Federal Reserve (Fed Funds Rate/FFR) menjadi lebih terbatas. Kebutuhan pembiayaan defisit fiskal yang lebih besar turut mendorong kenaikan yield obligasi AS (US Treasury) baik jangka pendek maupun panjang.

"Perubahan politik di AS tersebut telah berdampak pada menguatnya mata uang Dolar AS secara luas, serta berbaliknya preferensi investor global dengan memindahkan alokasi portofolionya kembali ke AS," sambungnya.

Sentimen ini kemudian dapat menyebabkan pelemahan mata uang berbagai negara dan arus keluar portofolio asing dari Emerging Market (EM).

Untuk menghadapi dampak rambatan global ini, Perry menekankan pentingnya penguatan respons kebijakan guna menjaga ketahanan eksternal, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.

"Penguatan respons kebijakan diperlukan untuk memperkuat ketahanan eksternal dari dampak negatif memburuknya rambatan global tersebut terhadap perekonomian di negara-negara EM, termasuk Indonesia," pungkasnya.

Populer

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

UPDATE

Forum IPEM 2026 Momentum Penting Perkuat Diplomasi Energi

Kamis, 19 Maret 2026 | 00:08

Polres Metro Tangerang Kota Ungkap 14 Kasus Curas Sepanjang Ramadan

Rabu, 18 Maret 2026 | 23:45

Negara Bisa Menjadi Totaliter Lewat Teror dan Teknologi

Rabu, 18 Maret 2026 | 23:28

Pengungkapan Pelaku Teror Air Keras Bukti Ketegasan Prabowo

Rabu, 18 Maret 2026 | 23:10

YLBHI: Ada Pola Teror Berulang terhadap Aktivis hingga Jurnalis

Rabu, 18 Maret 2026 | 22:51

Observatorium Bosscha: Hilal 1 Syawal Tipis di Ufuk Barat

Rabu, 18 Maret 2026 | 22:32

TNI-Polri Harus Kompak Bongkar Teror Air Keras Aktivis KontraS

Rabu, 18 Maret 2026 | 22:10

Umat Hindu Semarang Gelar Tawur Agung Kesanga Sambut Nyepi Saka 1948

Rabu, 18 Maret 2026 | 21:56

YLBHI Minta Kasus Air Keras Andrie KontraS Disidang di Peradilan Umum

Rabu, 18 Maret 2026 | 21:40

Kinerja Cepat Polri Ungkap Kasus Penyiraman Air Keras Tuai Apresiasi

Rabu, 18 Maret 2026 | 21:11

Selengkapnya