Berita

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari/Net

Dunia

Qatar Belum Tutup Kantor Biro Politik Hamas Secara Permanen

RABU, 20 NOVEMBER 2024 | 11:12 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Laporan tentang pengusiran Kantor Biro Politik Hamas dari Qatar dibantah dengan tegas oleh pemerintah setempat.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari menjelaskan bahwa kantor itu masih ada dan belum ditutup secara permanen.

"Kantor politik kelompok Palestina, Hamas, di Doha belum ditutup secara permanen," ujarnya, seperti dimuat Middle East Monitor pada Rabu, 20 November 2024.


Dia menjelaskan bahwa Kantor Biro Politik Hamas telah dibuat untuk memfasilitasi upaya mediasi guna mengakhiri perang Gaza.

Namun itu bisa ditutup permanen jika upaya gencatan senjata yang diinginkan tidak kunjung menunjukkan kemajuan.

"Jelas, ketika tidak ada proses mediasi, kantor itu sendiri tidak memiliki fungsi apa pun selain menjadi bagian dari proses tersebut," kata dia.

Al-Ansari menekankan bahwa kalaupun ada keputusan penutupan permanen kantor Hamas maka pengumuman yang valid hanya dari mereka.

Dia mengimbau agar masyarakat tidak langsung terpengaruh dengan pemberitaan tidak resmi di luar sana.

"Keputusan itu akan Anda dengar langsung dari kami, dan tidak boleh menjadi bagian dari spekulasi media," tegasnya.

Qatar telah bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Mesir selama berbulan-bulan dalam negosiasi yang tidak membuahkan hasil untuk mengakhiri konflik Israel-Hamas.

Awal bulan ini, Qatar memberi tahu Hamas dan Israel bahwa mereka akan menghentikan upayanya untuk memediasi gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera jika keduanya tidak menunjukkan keseriusan untuk upaya tersebut.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya