Mantan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor/Ist
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam menjemput paksa mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor (SN) jika kembali mangkir pada panggilan kedua.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya akan melakukan jemput paksa terhadap Sahbirin Noor jika tidak hadir pada panggilan kedua dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.
"Tentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sudah (panggilan) pertama, (panggilan) kedua, kedua tidak hadir maka yang ketiga dengan upaya penjemputan," kata Ghufron kepada wartawan, Rabu, 20 November 2024.
Senada dengan Ghufron, Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto juga menegaskan bahwa tim penyidik akan melakukan upaya paksa penjemputan terhadap Sahbirin Noor jika kembali tidak hadir pada agenda pemeriksaan pada Jumat lusa, 22 November 2024.
"Kalau memang secara normatif dua kali panggilan tidak ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penyidik dapat melakukan penjemputan dengan menggunakan surat perintah membawa nanti," kata Tessa.
Sebelumnya pada Senin, 18 November 2024, tim penyidik memanggil Sahbirin Noor. Namun ternyata Sahbirin Noor mangkir tanpa adanya keterangan pada panggilan pertama sebagai saksi.
Pada Selasa, 12 November 2024, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hady memutuskan menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor selaku pemohon, melawan KPK selaku termohon.
Hakim menilai penetapan tersangka terhadap Sahbirin Noor oleh KPK merupakan perbuatan sewenang-wenang. Untuk itu, Hakim menyatakan bahwa Sprindik atas nama Sahbirin Noor tidak sah.
Pada Minggu, 6 Oktober 2024, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Provinsi Kalsel. Sebanyak 17 orang diamankan dalam kegiatan itu.
Dari OTT itu, KPK mengamankan barang bukti berupa uang Rp12.113.160.000 (Rp12,1 miliar) dan 500 dolar AS yang merupakan bagian dari fee 5 persen untuk Sahbirin terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Pemprov Kalsel.
KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka, yakni Sahbirin Noor (SHB) selaku Gubernur Kalsel, Ahmad Solhan (SOL) selaku Kepala Dinas PUPR Pemprov Kalsel, Yulianti Erlynah (YUL) selaku Kepala Bidang Cipta Karya sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK).
Selanjutnya, Ahmad (AMD) selaku pengurus rumah Tahfiz Darussalam sekaligus pengepul uang, Agustya Febry Andrean (FEB) selaku Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel, Sugeng Wahyudi (YUD) selaku swasta, dan Andi Susanto (AND) selaku swasta.
