Berita

Aksi Solidaritas Mahasiswa Indonesia (SMI) di depan Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa 19 November 2024/Ist

Politik

Kantor DPP PDIP Didemo Mahasiswa Imbas Kasus KDRT Kader

RABU, 20 NOVEMBER 2024 | 00:37 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Mahasiswa yang tergabung dalam jaringan Solidaritas Mahasiswa Indonesia (SMI) mengajukan pengaduan dan pelaporan kepada DPP PDIP terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan Imam Wahyudi, anggota aktif PDIP dan Anggota DPRD asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Laporan dan pengaduan ini adalah yang kedua kalinya diajukan oleh mahasiswa setelah sebelumnya menyampaikan laporan serupa namun belum mendapat respons dari DPP PDIP.

Para mahasiswa ini mengungkapkan jika pihaknya tak bisa membiarkan partai sebesar PDIP membiarkan tindak tanduk kadernya di daerah melenceng apalagi berbuat dugaan pidana.


"Kami, sebagai bagian dari elemen masyarakat yang mengutamakan keadilan, tidak bisa tinggal diam menghadapi kasus kekerasan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik dan kader partai besar sekelas PDI Perjuangan kasusnya mangkrak bagai dipetieskan oleh DPP PDI Perjuangan," ungkap Korbid strategis SMI, Azriel di depan Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa 19 November 2024.

Azriel juga menambahkan jika DPP PDIP harus mengambil langkah kongkrit untuk segera memecat kadernya yang sudah menjadi tersangka atas dugaan KDRT.

"Kami menilai bahwa tindakan KDRT yang dilakukan oleh Imam Wahyudi bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga mencoreng nama baik partai dan merusak citra sebagai wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat," tegas Azriel.

Melalui pengaduan ini, mahasiswa mendesak DPP PDIP untuk segera mengambil langkah tegas dan objektif dalam menangani aduan masyarakat Bangka Belitung. 

"Kami berharap agar partai tidak hanya berpihak pada anggotanya, namun juga memastikan bahwa tindakan yang mencoreng martabat manusia harus diberantas tanpa pandang bulu, termasuk dari dalam tubuh partai itu sendiri," tutup Azriel.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya