Berita

Aksi Solidaritas Mahasiswa Indonesia (SMI) di depan Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa 19 November 2024/Ist

Politik

Kantor DPP PDIP Didemo Mahasiswa Imbas Kasus KDRT Kader

RABU, 20 NOVEMBER 2024 | 00:37 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Mahasiswa yang tergabung dalam jaringan Solidaritas Mahasiswa Indonesia (SMI) mengajukan pengaduan dan pelaporan kepada DPP PDIP terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan Imam Wahyudi, anggota aktif PDIP dan Anggota DPRD asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Laporan dan pengaduan ini adalah yang kedua kalinya diajukan oleh mahasiswa setelah sebelumnya menyampaikan laporan serupa namun belum mendapat respons dari DPP PDIP.

Para mahasiswa ini mengungkapkan jika pihaknya tak bisa membiarkan partai sebesar PDIP membiarkan tindak tanduk kadernya di daerah melenceng apalagi berbuat dugaan pidana.


"Kami, sebagai bagian dari elemen masyarakat yang mengutamakan keadilan, tidak bisa tinggal diam menghadapi kasus kekerasan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik dan kader partai besar sekelas PDI Perjuangan kasusnya mangkrak bagai dipetieskan oleh DPP PDI Perjuangan," ungkap Korbid strategis SMI, Azriel di depan Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa 19 November 2024.

Azriel juga menambahkan jika DPP PDIP harus mengambil langkah kongkrit untuk segera memecat kadernya yang sudah menjadi tersangka atas dugaan KDRT.

"Kami menilai bahwa tindakan KDRT yang dilakukan oleh Imam Wahyudi bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga mencoreng nama baik partai dan merusak citra sebagai wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat," tegas Azriel.

Melalui pengaduan ini, mahasiswa mendesak DPP PDIP untuk segera mengambil langkah tegas dan objektif dalam menangani aduan masyarakat Bangka Belitung. 

"Kami berharap agar partai tidak hanya berpihak pada anggotanya, namun juga memastikan bahwa tindakan yang mencoreng martabat manusia harus diberantas tanpa pandang bulu, termasuk dari dalam tubuh partai itu sendiri," tutup Azriel.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya