Berita

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Rina Sa’adah/Ist

Politik

Fraksi PKB Usul Pengawasan Badan Karantina Gunakan Teknologi AI

RABU, 20 NOVEMBER 2024 | 00:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Badan Karantina Indonesia (Barantin) diharapkan bisa menerapkan sistem pengawasan berbasis data komprehensif dan teknologi AI atau artificial intelligence.

Usulan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Rina Sa’adah dalam rapat dengar pendapat dengan Baratin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. 

“Dari data yang disajikan ada 1445 kasus penangkapan yang masih tinggi di beberapa bandara. Untuk itu kami merekomendasikan sistem pengawasan berbasis data komprehensif,” kata Rina.


Legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) X ini juga menyarankan agar Baratin menerapkan inovasi teknologi berbasis kecerdasan buatan. 

“Dengan berbasis AI harapannya SDM paham fungsi AI. Sehingga tidak ada lagi aparat yang ada di bandara bekerja sama dengan penyelundup atau pihak lain,” jelasnya. 

Dari data ekspor impor, lanjut Rina, kasus tangkapan tertinggi dalam produk pertanian ada di Jakarta mencapai 807 kali.

“Komoditas yang paling banyak ditangkap adalah bawang putih, kentang dan daging yang merupakan bahan pokok masyarakat. Apalagi Jakarta jumlah penduduknya paling tinggi. Harus jadi perhatian,” ungkapnya. 

Atas dasar itu, Rina menilai bahwa Barantin harus menerapkan sistem pengawasan yang komprehensif  dan terintegrasi dengan sistem digitalisasi. 

“Perketat pengawasan komoditas pertanian di Jakarta. Pastikan produk yang dikonsumsi rakyat tidak mengandung zat yang berbahaya. Serta sosialisasikan terus bibit tanaman organik,” imbuhnya. 

Di sisi lain, politikus muda PKB ini juga mengapresiasi adanya peningkatan ekspor buah berkualitas. Ia mendorong agar Barantin bisa berperan dan mendorong agar para petani bisa meningkatkan kualitas produknya. 

“Ekspor buah tropis harus ditingkatkan, misalnya mangga, pisang dan lainnya. Selama ini terkendala di negara tujuan ekspor. Jepang misalnya menerapkan aturan ketat. Barantin bisa membantu membuka kerja sama dengan pihak terkait di negara tersebut,” imbuhnya lagi. 

Menurut Rina, sosialisasi bibit organik, dan tanaman unggulan harus terus didorong sehingga komoditas kita bisa menembus pasar ekspor global.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya