Berita

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Rina Sa’adah/Ist

Politik

Fraksi PKB Usul Pengawasan Badan Karantina Gunakan Teknologi AI

RABU, 20 NOVEMBER 2024 | 00:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Badan Karantina Indonesia (Barantin) diharapkan bisa menerapkan sistem pengawasan berbasis data komprehensif dan teknologi AI atau artificial intelligence.

Usulan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Rina Sa’adah dalam rapat dengar pendapat dengan Baratin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. 

“Dari data yang disajikan ada 1445 kasus penangkapan yang masih tinggi di beberapa bandara. Untuk itu kami merekomendasikan sistem pengawasan berbasis data komprehensif,” kata Rina.


Legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) X ini juga menyarankan agar Baratin menerapkan inovasi teknologi berbasis kecerdasan buatan. 

“Dengan berbasis AI harapannya SDM paham fungsi AI. Sehingga tidak ada lagi aparat yang ada di bandara bekerja sama dengan penyelundup atau pihak lain,” jelasnya. 

Dari data ekspor impor, lanjut Rina, kasus tangkapan tertinggi dalam produk pertanian ada di Jakarta mencapai 807 kali.

“Komoditas yang paling banyak ditangkap adalah bawang putih, kentang dan daging yang merupakan bahan pokok masyarakat. Apalagi Jakarta jumlah penduduknya paling tinggi. Harus jadi perhatian,” ungkapnya. 

Atas dasar itu, Rina menilai bahwa Barantin harus menerapkan sistem pengawasan yang komprehensif  dan terintegrasi dengan sistem digitalisasi. 

“Perketat pengawasan komoditas pertanian di Jakarta. Pastikan produk yang dikonsumsi rakyat tidak mengandung zat yang berbahaya. Serta sosialisasikan terus bibit tanaman organik,” imbuhnya. 

Di sisi lain, politikus muda PKB ini juga mengapresiasi adanya peningkatan ekspor buah berkualitas. Ia mendorong agar Barantin bisa berperan dan mendorong agar para petani bisa meningkatkan kualitas produknya. 

“Ekspor buah tropis harus ditingkatkan, misalnya mangga, pisang dan lainnya. Selama ini terkendala di negara tujuan ekspor. Jepang misalnya menerapkan aturan ketat. Barantin bisa membantu membuka kerja sama dengan pihak terkait di negara tersebut,” imbuhnya lagi. 

Menurut Rina, sosialisasi bibit organik, dan tanaman unggulan harus terus didorong sehingga komoditas kita bisa menembus pasar ekspor global.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya