Berita

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Martin D. Tumbelaka/Repro

Politik

Legislator Gerindra: Tingkat Kepercayaan Terhadap KPK di Titik Terendah

SELASA, 19 NOVEMBER 2024 | 21:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di titik terendah. Sehingga, diperlukan langkah setragis untuk mengembalikan kepercayaan publik tersebut.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Martin D. Tumbelaka dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan (capim) KPK, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 19 November 2024.

Awalnya, Martin menyebut bahwa Undang-undang (UU) KPK yang sebelumnya sudah direvisi menjadi polemik di masyarakat.


"Di lain pihak ada yang beranggapan bahwa dengan adanya UU revisi ini menguatkan KPK. Di lain pihak juga mengatakan bahwa ini justru melemahkan," kata Martin.

Namun, kata Martin, publik memiliki ekspektasi yang besar terhadap KPK agar menjadi lembaga independen dalam memberantas korupsi.

"Belakangan ini, KPK berada di titik terendah kepercayaan masyarakat dikarenakan beberapa peristiwa yang terjadi di internal KPK itu sendiri," ujarnya.

Legislator Partai Gerindra ini menyebut, kepercayaan masyarakat terhadap KPK berada di titik terendah dikarenakan beberapa masalah.

Dia mencotohkan kekalahan lembaga antirasuah itu dalam gugatan praperadilan mantan Gubernur Kalimantan Selatan atau Kalsel, Sahbirin Noor alias Paman Birin.

"Banyak yang beranggapan bahwa ini dampak dari revisi UU KPK itu," ujar anggota DPR dari Sulawesi Utara ini.

Martin pun bertanya mengenai langkah Johanis Tanak untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

"Bagaimana atau langkah apa atau formula apa yang bapak nanti terapkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KPK yang sama-sama kita cintai," tukasnya.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya