Berita

Maskapai Garuda Indonesia/Net

Publika

Posisi Pelik Garuda Indonesia

OLEH: GATOT RAHARDJO
SELASA, 19 NOVEMBER 2024 | 20:14 WIB

GARUDA ini sebenarnya pelik. Sebagai BUMN, Garuda harus menjalankan tugas dari pemerintah, tapi di sisi lain sahamnya juga ada yang dimiliki swasta sehingga dituntut bertindak seperti maskapai swasta.

Garuda sejak IPO memang kondisinya lebih rumit karena sebagai BUMN, dia harus melaksanakan tugas-tugas dari negara. Di sisi lain, dia juga dimiliki swasta sehingga harus berperilaku juga sebagai maskapai swasta yang berorientasi bisnis.

Kondisi Garuda saat ini sebenarnya hampir sama dengan maskapai nasional lain di pasca pandemi ini, yaitu kesulitan finansial. 


Tapi Garuda mendapat keuntungan karena berhasil PKPU. Dengan demikian dia bisa memperpanjang waktu jatuh tempo utangnya sehingga cashflow-nya agak terbantu.

Garuda juga sudah berupaya bangkit dengan memperbanyak frekuensi penerbangan dan menambah pesawat. Tapi memang biaya-biaya penerbangan di Indonesia masih sangat tinggi sehingga akhirnya Garuda masih rugi.

Jadi sebenarnya siapa pun yang jadi Dirut Garuda, dia akan dihadapkan pada persoalan tingginya biaya penerbangan dan pertentangan antara kepentingan bisnis dan tugas negara.

Dan semua itu berkaitan dengan pihak luar Garuda. Jadi yang bisa bekerja sama lebih baik dengan eksternal, kemungkinan kesuksesan memimpin Garuda lebih besar.

Dari internal, Garuda memang agak resisten jika ada orang dari luar yang masuk. Apalagi seorang pilot karena notabene di Garuda juga banyak pilot senior.

Kalaupun pilot dari luar dimasukkan ke Garuda, dia harus bisa merangkul internal dan mendapat dukungan penuh agar bisa sukses memimpin Garuda.

Sekarang tinggal pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas, mau diapakan Garuda?  

Satu keuntungan dari Dirut baru Garuda, Wamildan Tsani Panjaitan adalah kabarnya dia satu angkatan di SMA Taruna Nusantara dengan Dirut Pertamina, Simon Aloysius.

Ini menarik, karena mungkin mereka sengaja dipasangkan untuk dapat bekerja sama, mencari jalan keluar mengurai biaya-biaya yang sangat tinggi di penerbangan, yaitu biaya avtur.

Selain itu, Dirut Garuda yang baru juga sepertinya mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Semoga ini bisa menjadi jalan untuk mengurai permasalahan di bisnis penerbangan nasional.

Kalau biaya-biaya tinggi dapat dipangkas dan operasional Garuda grup menjadi lebih baik, seharusnya ini juga akan berdampak pada iklim bisnis penerbangan nasional karena Garuda grup sekarang menguasai pangsa pasar nomor 2 terbesar di Indonesia.

Captain Wamildan Dirut sekarang seorang pilot. Ini sama dengan   Garuda di tahun 80-90an di mana pilot yang jadi Dirut. Terakhir kalau tidak salah Captain Wiweko Soepono tahun 70-80an. Setelah itu yang jadi Dirut bukan pilot.

Sebenarnya mau pilot atau bukan, asal kinerjanya bagus dan mengerti bisnis penerbangan, menurut saya ya baik-baik saja. Untuk jadi Dirut maskapai itu nanti ada fit and proper test dari Kemenhub.

Penulis adalah Pengamat Penerbangan dan Analis Independen Bisnis Penerbangan Indonesia

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya