Kabut Asap di India Naik 60 Kali Lipat, Warga Diminta Diam di Rumah

Tingkat kabut asap yang menyelimuti langit New Delhi India terus melonjak melewati 60 kali batas harian maksimum yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Menurut pemantau polusi IQAir, tingkat polutan di PM2.5 (partikel mikro penyebab kanker berbahaya yang memasuki aliran darah melalui paru-paru) di New Delhi mencapai puncaknya pada 907 mikrogram per meter kubik pada Senin pagi, 18 November 2024.

Stasiun pemantauan individu mencatat tingkat yang lebih tinggi yakni 980 mikrogram atau 65 kali lipat dari maksimum WHO.

"Mata saya perih selama beberapa hari terakhir", kata penarik becak Subodh Kumar, 30 tahun, seperti dimuat AFP.

"Polusi atau tidak, saya harus berada di jalan, ke mana lagi saya akan pergi?" kata dia, sambil berhenti untuk sarapan di warung pinggir jalan.

New Delhi diselimuti kabut asap beracun setiap tahun, terutama disebabkan oleh pembakaran jerami oleh petani di daerah tetangga untuk membersihkan ladang mereka agar bisa dibajak, serta pabrik dan asap lalu lintas.

Sekolah telah ditutup untuk anak-anak tidak berkeliaran di luar rumah dan menghindari dampak kabut asap.

“Kelas tatap muka akan dihentikan untuk semua siswa, kecuali Kelas 10 dan 12,” kata Kepala Menteri Atishi, yang menggunakan satu nama, dalam sebuah pernyataan pada Minggu malam, 17 November 2024.

Pemerintah menghimbau anak-anak dan orang tua, serta mereka yang memiliki masalah paru-paru atau jantung untuk tetap berada di dalam rumah sebisa mungkin.

Banyak orang di kota tersebut tidak mampu membeli filter udara, mereka juga tidak memiliki rumah yang dapat secara efektif melindungi mereka dari udara yang berbau busuk dan berbahaya.

Suhu yang lebih dingin dan angin yang bertiup pelan memperburuk situasi dengan menjebak polutan yang mematikan setiap musim dingin, yang berlangsung dari pertengahan Oktober hingga setidaknya Januari.

Mahkamah Agung India bulan lalu memutuskan bahwa udara bersih adalah hak asasi manusia yang fundamental, memerintahkan pemerintah pusat dan otoritas tingkat negara bagian untuk mengambil tindakan.