Berita

Calon Pimpinan KPK, Setyo Budiyanto/Repro

Politik

Sulit Koordinasi dengan APH Lain jadi Masalah yang Harus Diselesaikan KPK

SENIN, 18 NOVEMBER 2024 | 15:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Koordinasi antarpimpinan aparat penegak hukum (APH) merupakan permasalahan yang tengah dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.

Hal itu disampaikan Calon Pimpinan KPK, Setyo Budiyanto, saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 18 November 2024. 

Setyo menilai permasalahan tersebut timbul karena Pimpinan KPK melakukan hal-hal nonteknis, seperti egoisme yang menimbulkan kurangnya koordinasi.


“Seringkali pimpinan menganggap bahwa merasa tidak perlu ketemu, terutama pimpinan di level KPK,” ujar Irjen Kementerian Pertanian ini.

Setyo menegaskan, hal tersebut seharusnya bisa diselesaikan apabila Pimpinan KPK berkoordinasi dengan APH lain, mengabaikan ego sektoral, dan berkoordinasi. 

Ia menilai hal tersebut bisa diselesaikan apabila pimpinan KPK mau bertemu dengan Jaksa Agung maupun Kapolri untuk bersama-sama memberantas korupsi.

“Menganggap mungkin karena levelnya sudah terlalu tinggi, tidak mau bertemu dengan Jaksa Agung, tidak mau ketemu Kapolri, merasa yang perlu bertemu adalah level deputi,” tuturnya. 

Menurut Setyo, permasalahan tersebut kerap terjadi sehingga kinerja KPK berjalan tidak baik saat berada di lapangan.

“Yang seringkali terjadi, permasalahannya adalah ini karena seringkali ada yang sifatnya nonteknis. Di lapangan sering kali terkendala, terkendala karena hal-hal sepele,” jelasnya.

Setyo menilai hal tersebut sering kali menimbulkan permasalahan yang akhirnya menghambat penyidik di bawah. Padahal, KPK memiliki kedeputian koordinasi dan supervisi (korsup).

Deputi Korsup KPK, kata Setyo, sudah melakukan banyak kegiatan kerja sama dengan APH lain. Di antaranya, Kejaksaan dan Kepolisian.

“Memberikan bantuan antara lain bantuan ahli, kemudian cek fisik. Kemudian jika ada perbedaan pendapat dalam hal P19, termasuk juga koordinasi umum, termasuk juga pelimpahan perkara, dari KPK itu juga sudah banyak dilakukan,” demikian Setyo.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya