Berita

Calon Pimpinan KPK, Setyo Budiyanto/Repro

Politik

Sulit Koordinasi dengan APH Lain jadi Masalah yang Harus Diselesaikan KPK

SENIN, 18 NOVEMBER 2024 | 15:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Koordinasi antarpimpinan aparat penegak hukum (APH) merupakan permasalahan yang tengah dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.

Hal itu disampaikan Calon Pimpinan KPK, Setyo Budiyanto, saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 18 November 2024. 

Setyo menilai permasalahan tersebut timbul karena Pimpinan KPK melakukan hal-hal nonteknis, seperti egoisme yang menimbulkan kurangnya koordinasi.


“Seringkali pimpinan menganggap bahwa merasa tidak perlu ketemu, terutama pimpinan di level KPK,” ujar Irjen Kementerian Pertanian ini.

Setyo menegaskan, hal tersebut seharusnya bisa diselesaikan apabila Pimpinan KPK berkoordinasi dengan APH lain, mengabaikan ego sektoral, dan berkoordinasi. 

Ia menilai hal tersebut bisa diselesaikan apabila pimpinan KPK mau bertemu dengan Jaksa Agung maupun Kapolri untuk bersama-sama memberantas korupsi.

“Menganggap mungkin karena levelnya sudah terlalu tinggi, tidak mau bertemu dengan Jaksa Agung, tidak mau ketemu Kapolri, merasa yang perlu bertemu adalah level deputi,” tuturnya. 

Menurut Setyo, permasalahan tersebut kerap terjadi sehingga kinerja KPK berjalan tidak baik saat berada di lapangan.

“Yang seringkali terjadi, permasalahannya adalah ini karena seringkali ada yang sifatnya nonteknis. Di lapangan sering kali terkendala, terkendala karena hal-hal sepele,” jelasnya.

Setyo menilai hal tersebut sering kali menimbulkan permasalahan yang akhirnya menghambat penyidik di bawah. Padahal, KPK memiliki kedeputian koordinasi dan supervisi (korsup).

Deputi Korsup KPK, kata Setyo, sudah melakukan banyak kegiatan kerja sama dengan APH lain. Di antaranya, Kejaksaan dan Kepolisian.

“Memberikan bantuan antara lain bantuan ahli, kemudian cek fisik. Kemudian jika ada perbedaan pendapat dalam hal P19, termasuk juga koordinasi umum, termasuk juga pelimpahan perkara, dari KPK itu juga sudah banyak dilakukan,” demikian Setyo.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya