Berita

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer/Foto: thenation/getty images

Dunia

Inggris Berunding dengan Asia untuk Kurangi Migrasi Ilegal

Laporan: Sarah Alifia Suryadi
SENIN, 18 NOVEMBER 2024 | 14:47 WIB

Pemerintah Inggris sedang bernegosiasi dengan beberapa negara Asia, termasuk Turki, Vietnam, dan wilayah semi-otonom Kurdistan Irak.

Negosiasi ini mencakup rencana pembayaran untuk memperkuat kerja sama keamanan dan mencegah migran masuk.

Perdana Menteri Keir Starmer menegaskan ini langkah bagi Inggris untuk mencegah migrasi.


"Apa pun yang dapat kita lakukan untuk menghentikan orang pergi sejak awal adalah hal yang benar," ujar Starmer saat menghadiri Konferensi G20 di Brasil, dikutip 18 November 2024.

Perjanjian tersebut diharapkan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun, dengan fokus pada peningkatan keamanan perbatasan dan berbagi intelijen.

Langkah ini terinspirasi dari kebijakan Italia di bawah Perdana Menteri Giorgia Meloni, yang berhasil mengurangi migrasi ilegal melalui kesepakatan dengan Tunisia dan Libya. 

Pemerintah Italia mengklaim bahwa kerja sama ini memainkan peran penting dalam menurunkan jumlah migran yang melintasi Laut Mediterania hingga 64 persen.

Sebab itu, Inggris mempertimbangkan dukungan finansial untuk meningkatkan pengawasan perbatasan dan mengedukasi masyarakat tentang risiko perjalanan ilegal.

Namun, pemerintah Inggris menekankan kebijakan ini tidak akan meniru Italia sepenuhnya.

Starmer juga menyoroti pentingnya menangani jaringan kriminal yang terlibat dalam penyelundupan manusia. 

"Menghancurkan geng-geng ini adalah cara paling efektif untuk menghentikan arus migrasi. Selama bertahun-tahun sebagai kepala jaksa, saya tahu bahwa kelompok seperti ini bisa diberantas," ujar Starmer.

Dalam beberapa bulan terakhir, Inggris sempat memperkuat kesepakatan pemulangan migran dengan sejumlah negara, termasuk Albania.

Pemerintah memulangkan sekitar 9.000 migran sejak pemilu terakhir, sebagai bagian dari strategi besar untuk menangani masalah migrasi ilegal.

"Saya tidak berpikir ini adalah masalah yang bisa diselesaikan dengan satu langkah saja. Kita harus melakukan segala yang kita bisa. Saya sangat yakin bahwa membongkar jaringan geng kriminal adalah cara paling efektif untuk menghentikan kapal-kapal yang melintasi Selat Inggris." tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya