Berita

Jokowi saat ikut kampanye Cagub Jawa Tengah Ahmad Lutfi/Net

Politik

Jokowi Dukung Kandidat, ASN Bakal Terpengaruh

MINGGU, 17 NOVEMBER 2024 | 20:29 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dukungan Presiden ke-7 Joko Widodo terhadap kandidat di Pilkada 2024 dianggap berpengaruh terhadap netralitas aparatur negara, dan dapat merugikan kandidat lain yang tidak diendors orang tua dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, Jokowi sedikit banyak berpengaruh bagi rakyat Indonesia. Terlebih lagi, Jokowi merupakan mantan presiden 2 periode yang masih cukup banyak diminati rakyat.

"Peluang Jokowi menarik simpati publik masih tergolong signifikan, terlebih berbagai program Jokowi masih sangat dirasakan sampai saat ini," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 17 November 2024.


Saiful menilai, hal tersebut membuat dilema bagi publik. Di satu sisi kedekatan Jokowi dengan rakyat tidak dapat dibendung, namun di sisi lain dukungan itu akan merugikan kandidat lainnya yang tidak diendors Jokowi.

"Bukan tidak mungkin dukungan Jokowi akan berpengaruh kepada netralitas aparatur negara. Kita tau ASN kita banyak yang merupakan pendukung Jokowi," terang Saiful.

Terlebih lagi kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, beberapa waktu sebelum purna, Jokowi telah mencanangkan beberapa program yang pro terhadap ASN.

"Selain itu, Prabowo dalam beberapa kesempatan juga akan memperhatikan fasilitas dan tunjangan ASN. Maka hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap netralitas ASN kita," pungkas Saiful.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya