Berita

Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden China Xi Jinping/Ist

Politik

Diplomasi Prabowo ke China Harus Utamakan Kepentingan Nasional

MINGGU, 17 NOVEMBER 2024 | 13:32 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Diplomasi Presiden Prabowo Subianto ke negara China diharapkan mengedepankan kepentingan nasional ketimbang bisnis.

Demikian pandangan Pakar Hubungan Internasional Peni Hanggarini menyikapi joint statement antara RI dan China beberapa waktu lalu.

“Diplomasi internasional seharusnya tetap dalam rangka kepentingan nasional, dan tidak ada urusannya dengan transaksi-transaksi bisnis atau lainnya,” kata Peni dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 17 November 2024.


Peni turut mempertanyakan sejumlah poin dalam join statement dengan China kemarin.

“Apakah sebuah mutual benefit ataukah assimetric relation? Hal itu jadi pertanyaan mendasar karena menyangkut hubungan ke depan dengan China,” kata Peni.

“Apakah ada kesetaraan dalam hubungan China-Indonesia? Kedua, apakah ada keuntungan/benefit yang didapat? Apakah bisa mengoptimalkan diplomasi? meskipun dalam hal power dan ekonomi Indonesia masih di bawah China,” tanya Peni.

Peni juga mempertanyakan ihwal persamaan kepentingan antara dua negara tersebut, dan juga strategi apa yang dilakukan antara Indonesia dan China dalam kepentingan diplomasi ke depan. 

“Apakah juga ada hal kesamaan dalam kepentingan antara kedua negara? Kalau ada kesamaan dalam kepentingan maka pasti diplomasi akan berjalan terus. Lalu taktik apa yang bisa dimainkan?” katanya.

Ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan lahan investasi untuk China, sehingga patut dipertanyakan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke China apakah untuk kepentingan negara atau bisnis semata.

“Dalam hal kemitraan ekonomi, China adalah investor kedua terbesar dengan Indonesia. Yang pertama Singapura. Neraca perdagangan kedua negara juga tidak begitu buruk,” demikian Peni.


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya