Berita

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera/Istimewa

Politik

Israel Harus Ditendang dari PBB

JUMAT, 15 NOVEMBER 2024 | 15:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Tindakan militer Israel yang mengakibatkan semakin banyaknya korban sipil tak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menginjak-injak nilai dasar perdamaian yang dijunjung tinggi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Karena itulah Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyerukan agar Israel dikeluarkan dari keanggotaan PBB, sebagai bentuk sanksi atas rangkaian kekerasan yang terus dilakukan oleh militer zionis terhadap warga sipil Palestina. 

"Mereka layak untuk menerima sanksi tersebut atas serangkaian kekerasan yang telah dilakukan," kata Mardani seperti dikutip redaksi melalui akun X pribadinya, Jumat 15 November 2024.


Mardani menegaskan, pembukaan Piagam PBB dengan jelas menyatakan komitmen negara-negara anggota untuk menjaga perdamaian, menghormati hak asasi manusia, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. 

Prinsip-prinsip dasar tersebut, lanjut Mardani, seharusnya dipatuhi oleh setiap anggota PBB. Namun alih-alih patuh, Israel justru terus melanggarnya dengan melakukan kekerasan yang menimbulkan banyak korban di kalangan masyarakat sipil. 

“Sudah seharusnya PBB tegas mengeluarkan Israel, dan kami sepakat agar Israel mendapat tekanan dengan cara diisolasi dari komunitas internasional," tegasnya.

Mardani juga menyampaikan bahwa sanksi tegas bagi Israel penting untuk menunjukkan bahwa komunitas internasional tidak akan menoleransi tindakan kekerasan dan genosida. 

Politikus PKS itu berharap, tekanan dalam bentuk isolasi internasional dapat memaksa Israel untuk menghentikan tindakannya dan mematuhi prinsip-prinsip PBB.

Teranyar, serangan udara Israel menewaskan 10 orang pada Senin malam, 11 November 2024, di Kota Khan Younis di Gaza Selatan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai "zona aman" oleh militer Israel.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya