Berita

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera/Istimewa

Politik

Israel Harus Ditendang dari PBB

JUMAT, 15 NOVEMBER 2024 | 15:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Tindakan militer Israel yang mengakibatkan semakin banyaknya korban sipil tak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menginjak-injak nilai dasar perdamaian yang dijunjung tinggi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Karena itulah Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyerukan agar Israel dikeluarkan dari keanggotaan PBB, sebagai bentuk sanksi atas rangkaian kekerasan yang terus dilakukan oleh militer zionis terhadap warga sipil Palestina. 

"Mereka layak untuk menerima sanksi tersebut atas serangkaian kekerasan yang telah dilakukan," kata Mardani seperti dikutip redaksi melalui akun X pribadinya, Jumat 15 November 2024.

Mardani menegaskan, pembukaan Piagam PBB dengan jelas menyatakan komitmen negara-negara anggota untuk menjaga perdamaian, menghormati hak asasi manusia, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. 

Prinsip-prinsip dasar tersebut, lanjut Mardani, seharusnya dipatuhi oleh setiap anggota PBB. Namun alih-alih patuh, Israel justru terus melanggarnya dengan melakukan kekerasan yang menimbulkan banyak korban di kalangan masyarakat sipil. 

“Sudah seharusnya PBB tegas mengeluarkan Israel, dan kami sepakat agar Israel mendapat tekanan dengan cara diisolasi dari komunitas internasional," tegasnya.

Mardani juga menyampaikan bahwa sanksi tegas bagi Israel penting untuk menunjukkan bahwa komunitas internasional tidak akan menoleransi tindakan kekerasan dan genosida. 

Politikus PKS itu berharap, tekanan dalam bentuk isolasi internasional dapat memaksa Israel untuk menghentikan tindakannya dan mematuhi prinsip-prinsip PBB.

Teranyar, serangan udara Israel menewaskan 10 orang pada Senin malam, 11 November 2024, di Kota Khan Younis di Gaza Selatan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai "zona aman" oleh militer Israel.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya