Publikasi kebijakan yang dirilis United Nations Development Programme (UNDP) berjudul "Bright Prospect, Lingering Shadows: Towards an Inclusive Digital Transformation in Indonesia" mengungkap sejumlah tantangan besar yang dihadapi Indonesia menuju transformasi digital yang inklusif.
Laporan tersebut menyoroti tiga tantangan kritis yang dapat memperburuk ketimpangan dan kesenjangan sosial masa depan digital Indonesia. Ketiga tantangan tersebut meliputi kesenjangan digital, isu seputar hak dan etika digital, serta risiko polarisasi.
Dikatakan bahwa bahwa kesenjangan digital terlihat pada penggunaan internet di Jakarta pada 2022 mencapai 84,7 persen untuk penduduk berusia lima tahun ke atas, dibandingkan dengan hanya 26,3 persen di Papua, yang menunjukkan adanya kesenjangan antar-wilayah yang besar.
Rumah tangga perkotaan memiliki tingkat penetrasi internet sebesar 90,9 persen, sementara daerah pedesaan tertinggal di 80,5 persen.
Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura menilai Indonesia perlu segera mengatasi kesenjangan digital, memperkuat standar etika, dan melawan polarisasi dengan memanfaatkan transformasi digital bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Merujuk pada data, kesenjangan akses internet antara laki-laki dan perempuan berkurang, 63,8 persen untuk laki-laki dan 63,5 persen untuk perempuan.
Kendati demikian, menurut penuturan Shimomura, perempuan lanjut usia dan mereka yang berpendidikan rendah masih menghadapi tantangan signifikan untuk mendapatkan akses dan literasi digital.
"Kita perlu memastikan perempuan dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi dengan lebih berarti terhadap transformasi digital di Indonesia," tegasnya, seperti dimuat dalam keterangan pers yang diterima redaksi pada Jumat, 15 November 2024.
Lebih lanjut laporan itu menyebut adanya tantangan berusa disinformasi atau hoaks. Diperkirakan 82 juta penduduk Indonesia rentan terhadap propaganda digital terutama dalam masa pemilu 2024, khususnya Gen Z yang jumlahnya mencapai 27,94 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
Kemudian platform daring dapat memperkuat echo chamber politik, mengisolasi pengguna dalam kelompok yang memiliki pemikiran yang sama,berpotensi memperdalam kesenjangan sosial dan membatasi terciptanya ruang dialog.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengapresiasi sejumlah rekomendasi yang bisa ditempuh untuk mempersempit kesenjangan digital di Indonesia.
Dikatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital, telah mengembangkan strategi digital komprehensif yang berfokus pada ekonomi digital, masyarakat digital, tata kelola digital, dan infrastruktur digital.
"Saya juga ingin menyampaikan apresiasi saya kepada UNDP yang telah meluncurkan publikasi kebijakan ini, yang kami yakini juga akan berkontribusi pada rencana pemerintah Indonesia," kata dia.
