Berita

Donald Trummp/Net

Bisnis

Waspada, ASEAN Bisa Terimbas Kebijakan Tarif Impor Trump

JUMAT, 15 NOVEMBER 2024 | 07:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) 2024 bakal berdampak pada perekonomian. 

Meskipun menyambut baik kemenangan Trump, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa harus antisipasi kebijakan tarif impor tinggi yang akan dikenakan oleh Trump yang  bakal turut menyasar wilayah ASEAN.

"Tidak hanya China, negara-negara ASEAN seperti Vietnam dan lainnya mungkin juga akan dijadikan fokus terhadap pengenaan tarif impor ini," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, dikutip Jumat 15 November 2024. 


Kekhawatiran mengenai tingginya tarif impor mempertimbangkan kebijakan Trump pada periode pertama jabatannya sebagai Presiden AS.

Trump dikenal dengan kebijakan proteksionisme yang melindungi industri domestik AS dari persaingan luar negeri. Akibatnya, impor dari negara-negara yang memiliki surplus dagang dikenakan tarif tinggi.

Selama kampanye pemilihan umum AS, sebagian besar warga Asia Tenggara memperhatikan dengan saksama janji kampanye Donald Trump untuk mengenakan tarif menyeluruh sebesar 10 persen sampai 20 persen pada impor dari semua negara. 

Ini adalah rencana yang mengkhawatirkan bagi kawasan yang sangat bergantung pada ekspor ke AS.

"Sama seperti waktu Presiden Trump bagian pertama dulu, kebijakan mungkin akan berdampak pada seluruh mitra dagang yang memiliki surplus," ujar Sri Mulyani.

Seluruh negara Asia Tenggara, kecuali Laos, menganggap AS sebagai salah satu dari tiga pasar ekspor teratas mereka.

Oxford Economics, sebuah firma penasihat, baru-baru ini memperkirakan bahwa tarif yang diusulkan Trump dapat menyebabkan penurunan ekspor sebesar 3 persen dari negara Asia selain China. 

Kebijakan fiskal Trump diperkirakan akan cukup ekspansif. Imbal hasil (yield) US Treasury 10 tahun mengalami kenaikan, mencerminkan ekspektasi bahwa APBN Amerika Serikat mungkin akan tetap ekspansif.

Dolar AS juga menguat yang didorong oleh berbagai kebijakan baru Trump, terutama terkait penurunan pajak korporasi, ekspansi belanja untuk sektor-sektor strategis, serta kebijakan tarif impor.

Dari segi kebijakan perubahan iklim, Trump diperkirakan tidak akan seagresif Joe Biden dan Partai Demokrat. Hal ini akan berdampak pada komitmen global terhadap perubahan iklim, seperti peningkatan produksi bahan bakar fosil, harga minyak, serta perkembangan kendaraan listrik dan seluruh rantai pasoknya.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya