Ilustrasi pesawat milik Garuda Indonesia/Net
Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia yang belum optimal diduga menjadi salah satu penyebab maskapai penerbangan milik negara tersebut tidak tergabung ke dalam rencana superholding BUMN, Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Ekonom Paramadina, Wijayanto Samirin menyebut, Danantara hanya akan mengelola BUMN dengan aset jumbo dan kinerja keuangan yang positif.
"Danantara idealnya hanya diisi oleh perusahaan-perusahaan sehat yang sudah selesai direstrukturisasi oleh Kementerian BUMN," kata Wijayanto kepada RMOL pada Kamis 14 November 2024.
Sementara berdasarkan laporan keuangan, Garuda Indonesia memiliki kerugian sebesar Rp1,6 triliun pada Semester I 2024. Kondisi ini diyakini menjadi salah satu alasan mengapa maskapai tersebut belum masuk dalam superholding Danantara.
"Kondisi keuangan Garuda masih buruk dan perlu restrukturisasi masif," tegasnya.
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses), Suroto menambahkan, Danantara akan fokus pada pengelolaan BUMN yang mayoritas dimiliki pemerintah.
Sedangkan Garuda memiliki komposisi kepemilikan saham dengan porsi pemerintah sebesar 64,54 persen, publik 27,46 persen, dan PT Trans Airways milik konglomerat Chairul Tanjung sebesar 8 persen.
"Danantara ini manajemen superholding untuk BUMN dan Investasi Negara lainya yang non-APBN. Jadi sebagai superholding tentu di awal kerja akan melihat mana BUMN yang berpotensi untuk dikonsolidasikan. Walaupun ke depannya tentu akan dikonsolidasi semua," jelas Suroto.
Suroto memprediksi, ke depannya Garuda bersama BUMN lainnya juga akan dikelola oleh Danantara. Namun kepemilikan saham perseroan itu harus didilusi lebih dulu, agar sesuai dengan strategi konsolidasi yang direncanakan
"Saya menduga dengan beban Garuda yang ada saat ini dan pergerakan kinerjanya kemungkinan akan didilusi sahamnya," pungkasnya.
BPI Danantara direncanakan mengelola aset-aset milik BUMN dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, PT PLN, PT Pertamina, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, PT Telkom Indonesia Tbk, dan MIND ID.
